Rabu, 26 Mei 2010

Kamis, Genset 10 MW Beroperasi

Media Alkhairaat, Senin 24 Mei 2010

Kamis, Genset 10 MW Beroperasi

PALU – PT PLN Wilayah Sulutenggo meminta kepada Walikota Palu Rusdy Mastura untuk mendampingi PLN untuk melakukan pengoperasian perdana mesin genset yang berkekuatan 10 mega watt (MW). Pengoperasian perdana dijadwalkan pada Kamis, 27 Mei 2010 mendatang.

Walikota Palu Rusdy Mastura mengatakan, permintaan pimpinan PT PLN wilayah itu disampaikan didepan Direktur Utama (Dirut) PT PLN Pusat Dahlan Iskan baru-baru ini di Jakarta disela-sela pertemuan dengan Direktur PT PJPP.

Dia mengatakan, saat ini mesin genset yang didatangkan dari PT Sewatama saat ini sudah beroperasi di PLTD Silae. Saat ini mekanik dari PT PLN Palu, tengah melakukan persiapan-persiapan menghadapi pengoperasian.

Menurut dia, dengan dioperasikannya mesin genset 10 MW ini ditambah dengan beroperasinya dua unit mesin PLTU Mpanau sebesar 25-26 MW ditambah PLTD Silae 19 MW dan Parigi 3 MW Kota Palu dan sekitarnya tidak akan mengalami krisis listrik.

“Pada saat hearing di DPR RI tentang kelistrikan Dirut PT PLN Pusat Dahlan Iskan sempat menitikan air mata mengetahui sampai saat ini masih ada Propinsi di Indonesia masih menglami krisis listrik yang begitu parah. Untuk itu Dahlan Iskan berjanji akan membantu Sulteng dalam hal Kota Palu menuntaskan persoalan listrik,” ujar Walikota Palu.

Dia mengatakan, kedatangan mesin genset Sewatama ini ke Kota Palu merupakan program PT PLN secara nasional yang diberikan kepada beberapa propinsi salah satunya Sulteng yang masih mengalami krisis listrik. Sebagai tahap awal PT PLN Pusat baru mendatangkan 10 MW sementara 10 MW sisanya akan menyusul.

Dalam pertemuan dengan PT PLN Pusat yang membuahkan hasil yang cukup menggembirakan saat ini Walikota Palu Rusdy Mastura tengah mencari lokasi bidang tanah dengan luas 5 hektar yang akan digunakan untuk pembangunan pusat listrik tenaga gas dan batubara (PLTGB) sebesar 20 MW. Salah satu lokasi yang sudag diliriknya kawasan industry yang berada di Kecamatan Palu Utara.

Pembangunan PLTGB ini merupakan perintah langsung Dirut PT PLN Pusat Dahlan Iskan kepada dirinya meningkatkan kapasitas kelistrikan di Kota Palu.

“Jika PT PLN Pusat setuju saya akan mengarahkan pembangunan PLTGB di Kawasan Industri Palu Utara. Kawasan itu saat ini sudah menjadi milik Pemerintah sehingga tidak menyulitkan lagi untuk mencari lokasi karena daerah itu sangat strategis dekat dengan kawasan pantai,” ujar Cudy sapaan Rusdy Mastura. (IRMA)

Selasa, 18 Mei 2010

PLTU Palu Terancam Gulung Tikar *PLN PASOK SEMENTARA BATUBARA

Media Alkhairaat, Selasa 18 Mei 2010

PLTU Palu Terancam Gulung Tikar
*PLN PASOK SEMENTARA BATUBARA

PALU – PLTU Mpanau Palu, Sulawesi Tengah, terancam gulung tikar jika PT PLN (Persero) tidak mengabulkan permintaan kenaikan harga pembelian daya dari Rp 683 per Kwh menjadi Rp 910 per Kwh.

Manager Produksi dan Operasional PLTU Mpanau Palu, Djati Nugroho mengatakan dengan harga pembelian saat ini Rp 683 per Kwh, PLTU merugi sekira USD 482 ribu (Rp 4,38 miliar) perbulan. Beban terbesar pada pembelian saat ini (Rp 2,21 miliar) perbulan dan cicilan utang bank USD 220 ribu (Rp 2 miliar) per bulan.

“Jika PLN tidak membantu maka PLTU akan tutup,” kata Djati seusasi pertemuan dengan General Manager PLN Wilayah Sulutenggo Wirabumi Kaluti, Manager PLN Cabang Palu I Nyoman Sudjana, Walikota Rusdy Mastura, Wakil Walikota Mulhana Tombolotutu yang difasilitasi Sekjen Pengurus Besar Alkhairaat Jamaluddin Mariadjang, di Palu, Senin.

Djati mengakui pangkal kerugian PLTU pada pilihan pemenuhan kebutuhan batubara yang disiapkan sendiri atau system Lock In. Awalnya sistim ini masih berjalan lancar sebab harga batubara dipasaran masih murah menyusul belum tingginya permintaan ekspor.

“Namun dalam perjalanannya harga batubara melonjak. Permintaan PLTU ke PLN untuk menyesuaikan harga pembelian tidak sesuai harapan. Akibatnya PLTU beroperasi dalam keadaan merugi,” jelasnya.

Dalam laporannya PT Pusaka Jaya Palu Power selaku operator mengklaim merugi sebesar Rp 85 miliar selama tiga tahun mengoperasikan PLTU Mpanau, sebanyak Rp 32 miliar diantaranya utang pembelian batubara.

Sejak Sabtu pekan lalu, dua unit mesin PLTU Mpanau telah berhenti operasi sehingga Sistem Palu dengan sendirinya kehilangan 22-24 MW pasokan daya. Hal ini disebabkan persediaan batubara sudah habis dan pada saat yang bersamaan berlangsung pemeriksaan boiler dari Kementerian Tenaga Kerja.

Daya mampu pembangkit Sistem Palu saat ini hanya 22 MW yang di suplai dari PLTD Silae sebanyak 19 MW dan PLTD Parigi 3 MW. Sementara kebutuhan daya saat beban puncak 54 MW sehingga terjadi defisit 32 MW. Akibatnya pola pemadaman yang diterapkan oleh PLN yakni 3 jam menyala dan 9 jam padam.

Dalam pertemuan di Kantor PB Alkhairaat, pihak PLN menyanggupi memasok kebutuhan batubara PLTU sebanyak 20.000 MT yang dapat mengoperasikan dua unit mesin PLTU selama satu bulan. Dalam masa operasi batubara tersebut diharapkan terjadinya kesepakatan harga antara PJPP, PLN dan Pemerintah.

Pengiriman batubara dilakukan sebanyak empat kali sebab hanya tongkang 270 FT yang bisa merapat di dermaga PLTU. Pengiriman pertama dijadwalkan tiba pada 22 Mei 2010. General Maneger PLN Wilayah Sulutenggo Wirabumi Kaluti pada kesempatan pertemuan itu menjelaskan sesuai kontrak awal dengan PLTU disebutkan komponen batubara menerapkan skema Lock In dengan harga USD 1,760 Cent/Kwh.

Dalam perjalanannya PLTU meminta kenaikan harga komponen C (batubara), maka dilakukan tiga amandemen kesepakatan: amandemen pertama (1 Agustus 2008-19 Januari 2010)USD 3,935 Cent/Kwh.

Saat ini PLTU minta kenaikan komponen A/daya dan B/ biaya operasional, serta komponen C/ batubara menerapkan skema passthrough dimana batubara menjadi tanggung jawab PLN. “Masa amandemen ke tiga belum berakhir, PLTU sudah meminta negosiasi harga baru. PLN tentu harus mengkaji dengan seksama,” katanya.

Wirabumi menambahkan dengan adanya suplai batubara dari PLN, PLTU beroperasi normal dengan menyuplai daya 22-24 MW ke Sistem Palu agar pola pemadaman kembali normal menjadi 3:1 yakni dalam tiga hari setiap pelanggan mengalami sekali pemadaman pada saat beban puncak.

Selanjutnya, defisit daya yang masih terjadi sekitar 10 MW PLN akan mengantisipasi dengan mengoperasikan genset 10 MW awal Juni 2010, relokasi genset 3 MW dari Bengkulu pada Agustus 2010 dan genset MFO 20 MW pada September 2010.

“Skema jangka panjang suplai PLTA Poso 50 MW pada 2011,” demikian Wirabumi. Sekjen PB Alkhairaat Jamaluddin Mariadjang meminta semua pihak komitmen dengan hasi pertemuan tersebut agar tidak menimbulkan gejolak di masyrakat. (ODINK)

Jumat, 14 Mei 2010

Hutan Sigi Rusak Dibabat

Media Alkhairaat, Jum’at 14 Mei 2010

Hutan Sigi Rusak Dibabat

SIGI – Semakin maraknya pembalakan hutan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, tentunya perlu dilakukan perhatian serius oleh Pemerintah setempat salah satunya adalah melakukan pengamanan (penjagaan) terhadap hutan itu sendiri.

Kepala Desa (Kades) Oloboju Dewi Andriani menyatakan, belum lama ini pihaknya menemukan bekas penebangan pohon di areal hutan yang ada di sebalah timur Desa Oloboju, hutan yang merupakan penyangga bagi masyarakat khusunya untuk pengairan itu telah dirusak dan diambil kayunya tanpa sepengetahuannya.

“Hutan yang luasnya ribuan hektar ini menjadi harapan bagi masyarakat dan adanya penebangan ini tentunya sangat disesali apalagi tanpa sepengetahuan kita, dan dalam hal ini pihaknya tidak bisa berbuta banyak karena luasnya hutan yang ada tentunya perlu pengawasan ekstra,” terang ibu muda ini.

Dewi menegaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan agar hutan yang ada di Desa Oloboju perlu ada penjagaan, tidak hanya di Oloboju saja akan tetapi semua desa yang memiliki hutan sebagai penyangga desa itu, karena bila persoalan ini dibiarkan maka tidak akan menunggu lama hutan yang ada Kabupaten Sigi ini habis.

Tempat terpisah H. Ibrahim, anggota Komisi II yang membidangi pertanian dan kehutanan, bahwa apa yang terjadi saat ini dengan maraknya penebangan hutan secara illegal harus menjadi perhatian Pemkab Sigi, memang diakui wilayah Sigi yang mempunyai hutan yang cukup luas perlu dilakukan sebuah pengawasan yang lebih, apalagi potensi yang berada didalam huatan itu cukup banyak tidak hanya batang pohonnya saja akan tetapi beberapa hewan perlu dilindungi.

Mengenai persoalan itu ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sigi ini, bahwa pihaknya akan membicarakan secara internal komisi dulu, setelah itu pihaknya akan memanggil SKPD terkait yang tentunya hal ini juga akan melibatkan aparat baik dari Koramil maupun Polsek. (HADY)

PLN Upayakan Listrik Normal Saat Pilkada

Media Alkhairaat, Rabu 12 Mei 2010

PLN Upayakan Listrik Normal Saat Pilkada

PALU – Managemen PT PLN Cabang Palu, Sulawesi Tengah, mengupayakan pasokan listrik di Kota Palu sudah normal sebelum pemungutan suara pemilihan walikota dan wakil walikota pada 4 Agustus 2010. “Kami akan usahakan sebelum pilkada nanti, suplai listrik sudah normal artinya tidak ada lagi pemadaman bergilir,” kata Humas PLN setempat Petrus Walasary, Selasa.

Selain perbaikan terhadap sejumlah mesin PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Disel) di Silae, PLN juga mengupayakan pengadaan mesin genset sewaan berkapasitas 20 mega watt (MW) cepat terealisasi.

Menurut dia jika mesin genset 20 MW tersebut terealisasi pada Juni 2010, dipastikan krisis listrik pada system Palu sudah teratasi.

Saat ini, kata Petrus, tingkat pemadaman listrik di Palu mencapai 16 jam dalam sehari.

Ini karena dua unit PLTD Silae dan PLTU Mpanau Unit I milik PT Pusaka Jaya Palu Power menjalani pemeliharaan sementara PLTU unit II berkapasitas 15 MW hanya mampu mensuplai daya ke PLN 8 MW karena kekurangan batubara.

“Tapi Jum’at (14/5) pasokan batubara dari Kalimantan Selatan (Kalsel) satu tongkang akan tiba di pelabuhan PLTU Mpanau Mamboro, Kecamatan Palu Utara dan diharapkan pasokan daya akan bertambah,” ujarnya.

Saat ini, kebutuhan listrik saat beban puncak di system yang melayani sekitar 200.000 pelanggan mencapai 52 MW namun daya yang tersedia hanya 24 MW, akibatnya pemadaman bergilir bisa mencapai 16 jam perhari, belum lagi kalau ada gangguan transmisi. (ANTARA)

Sabtu, 08 Mei 2010

Populasi Mangrove Sulteng Terus Berkurang

Media Alkhairaat, Sabtu 8 Mei 2010

Populasi Mangrove Sulteng Terus Berkurang

PALU – Populasi Hutan Mangrove di Sulawesi Tengah saat ini terus berkurang. Dalam 22 tahun terakhir populasi Hutan Mangrove hampir berkurang setengahnya. Tidak adanya regulasi tentang pengelolaan Hutan Mangrove dinilai menjadi penyebabnya.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (Ka-BLH) Sulteng, Abdul Rahim, Jum’at (7/5) saat ditemui media ini diruang kerjanya, mengatakan berdasarkan ketetapan Gubernur tahun 1988, luas Hutan Mangrove Sulteng mencapai 46 ribu hektar, namun saat ini telah berkurang menjadi 29 ribu hektar. “Dari sisa 29 ribu hektar itupun saat ini sebagian besar wilayahnya sudah benyak yang rusak,” ungkapnya.

Menurut dia, untuk mengantisipasi semakin melusanya penyusutan dan kekurangan Hutan Mangrove, diharapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Mangrove segera ditetapkan. Saat ini Ranperda tersebut telah berada di DPRD Sulteng untuk dibahas.

“Saat ini, jika ada aktifitas pemanfaatan hutan mangrove oleh masyarakat, apakah itu untuk tambak ataupun pemukiman, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak adanya regulasi yang mengatur soal itu,” kata Abdul Rahim.

Menurutnya, meski disebut hutan, dan seharusnya berada di bawah kewenangan Dinas Kehutanan, namun Dinas Kehutanan tidak bersedia memasukkan dalam wilayak kerjanya. Karena tidak adanya aturan yang mengatur.

Selain itu, jika melihat dari fungsi, seharusnya Hutan Mangrove berada di bawah kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan. Sebab, dari hutan mangrove menghasilkan banyak makanan yang sangat dibutuhkan biota laut. Namun, tidak adanya aturan tersebut, sehingga dinas ini juga tidak bersedia menangani pengelolaan Hutan Mengrove. “Banyak sekali manfaat dari Hutan Mangrove ini, utamanya untuk potensi perikanan dan keluatan kita,” imbuhnya. (JOKO)

Kamis, 06 Mei 2010

PLTU Ancam Behenti Operasi

Media Alkhairaat, Kamis 6 Mei 2010

PLTU Ancam Berhenti Operasi

PALU – PT Pusaka Jaya Palu Power (PJPP), pengelola PLTU Mpanau mengancam berhenti operasi atau mati total (shut down) bila PLN tidak menaikkan harga beli listrik sebesar Rp 149/kwh. Mereka memberi batas waktu pada PLN hingga Senin (10/5) pekan depan. Bila tak diindahkan PLTU mati total.

Ancaman ini disampaikan Direktur Utama PT PJPP Wahyuni di Palu, Rabu (05/05) kemarin. Wahyuni mengatakan, selama tiga tahun beroperasi, PJPP merugi hinggaRp 85 miliar. Ini menyebabkan aliran uang (chas flow) perusahaan tak sehat. PJPP masih bertahan disebabkan supplier batubara masih bersedia memberikan hutang. Hutang PJPP untuk batubara mencapai Rp 32.804.282.221.

Sebenarnya sejak Maret 2010 lalu, supplier batubara mengancam tidak mengirim batubara, karena pembayaran hutang. Karena niat PJPP sangat besar untuk mengoperasikan PLTU, sehingga PJPP terpaksa membayar bunga pinjaman tinggi sebesar 6 persen perbulan kepada pihak ketiga. “Dengan melihat kondisi saat ini maka kami terpaksa akan melakukan stop beroperasi pada tanggal 10 Mei nanti. Hal ini dilakukan karena stok batubara diperkirakan hanya akan bisa bertahan sampai tanggal tersebut,” ujar Wahyuni.

Humas PT PLN Cabang Palu, Petrus Walasary mengakui belum mengetahui ancaman tersebut karena belum ada pemberitahuan resmi dari PLTU. Dikatakannya, jika memang Menteri ESDM menyetujui kenaikan tersebut, pihaknya pun akan melakukan sesuai dengan keputusan Menteri soal kenaikan harga tersebut. “Tinggal menunggu dari pusat saja, kami menjalankan keputusan,” singkat Petrus.

Menyikapi masalah tersebut, Walikota Palu Rusdy Mastura mengatakan, sebelumnya PJPP pernah meminta kenaikan harga pasokan listrik, namun permintaan kenaikan tersebut tidak berdasarkan harga pasaran barubara yang ada, sementara yang diinginkan PJPP kenaikkan harga pasokan listrik dapat menyesuaikan harga pasaran batubara.

Walikota mengakui, Pemkot tak bisa menghalangi niat PJPP karena dihadapi dengan kerugian besar. Bersama Gubernur Sulteng HB Paliudju, Walikota mengaku akan memperjuangkan permintaan PJPP ke PLN Pusat agar mendapat persetujuan.

“Jika sampai PLTU shut down maka kondisi Kota Palu dan sekitarnya gelap gulita. Karena dari penggunaan listrik yang ada 60 persen sumber listrik berasal dari pasokan PLTU, meski ada pasokan tambahan 10 MW akan didatangkan ke Kota Palu untuk atasi krisis listrik namun tetap tidak akan bisa menjamin dapat menuntaskan masalah listrik yang ada,” ujar Walikota Palu. (IRMA/EGA)

Rabu, 05 Mei 2010

Ranperda Tambang Siap Dibahas

Media Alkhairaat, Rabu 5 Mei 2010

Ranperda Tambang Siap Dibahas

PALU – Berdasarkan hasil kunjungan kerja dalam mengisi masa reses Komisi III DPRD Kota Palu di Kabupaten Bogor, untuk mempelajari peraturan daerah (Perda) tentang pertambangan rakyat, tidak sia-sia. Komisi III pada dasarnya telah mempelajari Perda Pertambangan Pemerintah Bogor meskipun Perda yang mereka gunakan masih Perda pertambangan umum.

Ishak Cea kepada Media Alkhairat, Selasa (4/5) mengatakan, setelah kami mempelajari Perda pemerintah Bogor, kami menarik kesimpulan untuk menyatakan siap untuk menerima dan menbahas Ranperda yang akan diajukan Pemerintah Kota Palu. Waktu yang digunakan dalam kunjungan itu mendapat respon baik dari Pemerintah Kabupaten Bogor, semua instansi yang ada kaitannya dengan pertambangan hadir dalam rapat pertemuan kami bahkan antusias DPRD Bogor dalam hal membantu kami sangat bagus.

“Intinya waktu yang kami gunakan tidak sia-sia, kami sudah siap membahas usulan Ranperda pertambangan dari Pemerintah kota Palu, karena konsep sudah kami persiapkan,” kata Ishak di ruang kerjanya.

Selain itu dia juga menjelaskan, bahwa sesungguhnya pemerintah Bogor masih menggunakan Perda pertambangan umum, dan kondisi pertambangan disana berbeda dengan kondisi lokasi tambang disini, karena jarak lokasi tambang mereka sekitar 60 kilo meter dari kota, dan tidak bisa dijangkau dengan menggunakan kendaraan.

Namun menurut Ishak, Perda yang telah mereka pelajari tidak akan sia-sia jika pemerintah Kota bisa secepatnya mengusulkan Ranperda tambang untuk dibahas, karena sesuai dengan fenomena yang terjadi sekarang, sudah banyak kasus yang terjadi disana, ini disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah dalam hal menertibkan para penambang. Karena jika hanya Perwali saja yang mengatur itu tak akan maksimal.

Lanjut Ishak, apalagi sekarang ada indikasi kalau air-air disekitar pertambangan sudah tercermar sianida, ini sangat membahayakan para masyarakat Kota Palu bagi yang mengkonsumsi air tersebut, olehnya harus secepatnya dilakukan pencegahan dengan melakukan penertiban dan para penambang harus disuruh melakukan aktivitasnya tanpa harus dengan ramah lingkungan.

“Kalau tidak cepat dicegah akan semakin parah pencemaran sianida tersebut,” ujar Ishak. (HAMSING)

Selasa, 04 Mei 2010

Nilai Ekspor Sulteng Naik 63 Persen

Media Alkhairaat, Selasa 4 Mei 2010

Nilai Ekspor Sulteng Naik 63 Persen

PALU – Nilai Ekspor Sulawesi Tengah (Sulteng) di bulan Maret 2010 tercatat mencapai US$ 29,54 juta dibandingkan bulan Februari atau kenaikan sebesar 63,51% dari US$ 18,07 juta. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPS Sulteng Razali Ritonga kepada media ini, Senin (3/5).

Ia juga mengatakan selain nilai yang meningkat, volume ekspor juga mengalami kenaikan sebesar 60,50% atau naik dari 55,28, ribu ton menjadi 64,40 ribu ton. “Volume ekspor Sulteng bulan Maret 2010 berasal dari komiditi bijih, kerak dan abu logam dengan volume sebesar 52,30 ribu ton atau 81,21% terhadap total volume ekspor,” tuturnya.

Akan tetapi, sekalipun jumlah volume ekspor Sulteng bulan Maret 2010 berasal dari komodoti bijih, kerak dan abu logam terbesar namun nilai yang dihasilkan tetap lebih tinggi dari komiditi kakao yang tercatata sebesar US$ 26,52 juta atau 89,77% terhadap total nilai ekspor Sulteng. Dengan Negara tujuan ekspor terbesar Malaiysia yaitu US$ 25,36 juta.

“Cina merupakan Negara dengan Volume ekspor terbesar di bulan Maret 2010 dengan volume 52,41 ribu ton, ekspor Sulteng selalu berfluktuasi baik dari sisi nilai maupun volumenya,” ujarnya.

Pelabuhan Pantoloan masih menjadi pelabuhan ekspor Sulteng dengan nilai terbesar yakni US$ 26,13 juta sedangkan pelabuhan Poso menjadi pelabuhan dengan volume ekspor terbesar yakni 52,30 ribu ton.

“Total volume ekpor Sulteng bulan Januari hingga Maret 2010 sebesar 283,20 ribu ton atau senilai US$ 92,91 juta. Bila dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya terjadi kenaikan volume ekspor sebesar 372,96% atau naik dari 59,88 ribu ton pada tahun 2009 menjadi 283,20 ribu ton sedangkan nilai ekspor naik dari US$ 59,29 juta pada tahun 2009 menjadi US$ 92,91 juta atau naik sebesar 56,70%” rinci Rizali. (EGA)

Senin, 03 Mei 2010

AKIBAT PENAMBANG EMAS DI PANEKI, Regulasi Mendesak,

Media Alkhairat, Selasa 4 Mei 2010

AKIBAT PENAMBANG EMAS DI PANEKI
Regulasi Mendesak

SIGI – DPRD Sigi menyoroti pertambangan emas di wilayah Paneki Desa Pombeve Kecamatan Sigi Biromaru. Keberadaan pertambangan emas tersebut harus dihentikan karena berdampak negative bagi masyarakat. Demikian kata Torki Turra, anggota Komisi III DPRD Sigi, Senin (3/5).

Dia menyarankan agar masyarakat segera melaporkan pada pihak terkait tidak hanya di Kecamatan akan tetapi ke pihak Pemkab Sigi juga harus mengetahui, sebab hal ini tidak bisa dibiarkan karena akan berdampak hal yang buruk.

“Pihak terkait harus turun untuk melihat kondisi masyarakat tersebut jangan sampai berlarut-larut sehingga masyarakat menjadi resah, sebab Sungai Paneki merupakan sumber air bagi masyarakat untuk dikonsumsi,” terangnya.

Sementara itu Komisi II Abd Rifai Arif menegaskan bahwa dalam pertemuan sebelumnya bersama seruluh kepala desa yang berada di Sigi Biromaru, diputuskan agar tidak ada lagi kegiatan penambangan yang ada potensei emas di desa bersangkutan, karena bila hal tersebut terjadi maka kegiatan penambangan itu adalah illegal, Karena sampai saat ini peraturan untuk penambangan rakyat belum ada.

“Semuanya kepala desa pada waktu itu sepakat untuk tidak melakukan kegiatan penambangan yang ada diwilayahnya, dan bila terjadi maka akan ditindak sesuai aturan yang berlaku, namun bila masi ada kegiatan penambangan di Desa Pombeve hal itu telah menyalahi sebab kades Pombeve sudah menyatakan akan menutup kegiatan penambangan yang ada di wilayahnya,” kata Arif.

Tempat terpisah Budi Luhur Larengi menyatakan bahwa hal ini harus disikapi oleh Pemkab Sigi, karena persoalan ini adalah masalah yang harus dicari jalan keluarnya dengan potensi SDA Kabupaten Sigi yang hampir sebagian adalah areal penambangan emas.

“Kita akan sharing dengan instansi terkait untuk persoalan agar segera membuat regulasi secepatnya, dan hal ini tidak bisa dibiarkan sebab dampaknya sangat besar apalagi yang berada di lokasi Paneki yang merupakan sumber air satu-satunya bagi masyarakat Pombeve untuk dikonsumsi, tidak hanya masyarakat Pombeve akan tetapi semua desa yang dialiri sungai tersebut,” katanya. (HADY)

PERATAMBANGAN Ancaman Terbesar Datang dari India

Kompas, Senin 3 Mei 2010

PERATAMBANGAN
Ancaman Terbesar Datang dari India

JAKARTA, KOMPAS – Ancaman terbesar pembukaan area tambang Indonesia di masa mendatang diduga datang dari India karena pertumbuhan kebutuhan akan batu bara di negeri ini.

Hal itu dikemukakan Roger Moody, pakar pertambangan dari Mines and Communities, dalam kuliah umumnya pada program Konsultasi Publik Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Minggu (2/5) di Jakarta.

“Ancaman terbesar adalah dari India yang pada tahun 2012 butuh 110.000 ton batu bara perhari. Mereka melihat ke Indonesia sebagai sumber batu bara,” ujar Roger. Saat ini tambang batu bara Indonesia yang terbesar adalah di Kalimantan, mencapai sekitar 200 juta ton pertahun (legal dan illegal) atau sekitar 548.000 ton perhari. Selain Indonesia, konsumsi batu bara dunia juga meningkat pesat karena kenaikan permintaan dari China.

Moody menambahkan, Indonesia di prediksikan menjadi eksportir batu bara nomor satu pada dua tahun mendatang. Saat ini Indonesia ada di urutan kedua.
Moody dalam kuliah umumnya, mejelaskan peta pertumbuhan pertambangan sekitar empat dekade terakhir.

Digambarkan tentang upaya perusahaan pertambangan memperbaiki citranya dengan mengusung isu pembangunan berkelanjutan. Hal ini terjadi menjelang World Summit for Sustainable Development (WSSD) di Johannesburg, Afrika Selatan. Upaya ini gagal karena tidak ada realisasi dilapangan.

Moody juga menjelaskan peran berbagai lembaga pendanaan dan jenis pendanaan yang berperan mendorong pertumbuhan industry tambang global. Sifat investasi disini, menurut Moody “Uang kembali cepat dengan profit besar.” Risiko dari investasipun besar sehingga kolapsnya pendanaan bisa memicu peningkatan harga hasil tambang.

Saat ini setidaknya ada tiga Negara (asal) industry tambang terbesar, yaitu Amerika Serikat, Australia, Inggris. Dalam waktu dekat akan disusul Negara-negara Barasil, India dan China.

Dalam diskusi public hadir sebagai pembicara mantan Menteri Lingkungan Hidup Sony Keraf; ahli kelautan IPB, Alan F Koropitan; Yanuar Rizki dari Aspirasi Indonesia Research Institute; dan Hendro Sangkoyo dari Sekolah Ekonomika Demokratik.

Kesaksian

Selain kuliah umun yang disusul dengan diskusi public, sebelumnya juga digelar kesaksian dari tiga orang warga yang tinggal di daerah tambang, yaitu dari Bengalon, Kalimantan Timur, Pulau Kabaen, Sulawesi Tenggara dan dari Lok Nga, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.

Acara yang di gelar di Galeri Cipta II Taman Ismail Marzuki tersebut disertai pameran foto dan atraksi seni sebagai ekspresi gugatan terhadap industry pertambangan yang menyisakan kesengsaraan di kalangan masyarakat sekitar lokasi tambang.

Sahrul dari Pulau Kabaena mengatakan, “Eksploitasi tambang mengakibatkan sumber mata air kami mengering, sedang tanah kami diberi ganti rugi Rp 1000 per meter persegi.” (ISW)