Senin, 29 Juni 2009

Terkait Penolakan Tambang Emas Poboya Walhi Dukung Sikap Gubernur

Media alkhairat
Senin 29- juni- 2009

Terkait Penolakan Tambang Emas Poboya
Walhi Dukung Sikap Gubernur

PALU- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Tengah ( Walhi Sulteng ) mendukung penuh sikap Gubernur dan ketua DPRD Sulawsi Tengah menolak tambang emas poboya.

Hal itu di sampaikan kepala divisi advokasi dan kampanye Walhi Sulteng, Andika Setiawan dalam siaran persnya kepada media ini sabtu ( 27/6/2009/ ).

Menurut Andika Setiawan, sikap Gubernur dan ketua DPRD provinsi harus di apresiasi oleh semua pihak termasuk pihak pemerintah daerah empat kabupaten yakni, parigi mautong, kabupaten donggala, sigi, dan pemerintah kota palu.

Sebagai daerah yang masuk dalam areal konsesi tambang, harusnya pemerintah di empat di daerah tersebut memiliki sikap yang sama dengan Gubernur melihat tambang poboya sebagai ancaman bukan jalan kesejahteraan sebagai mana di lansir oleh Alkhairat sabtu ( 27/6/2009 ) tegas andika.

Dia menyebutkan, keberadaan tambang emas poboya sama skali hasilnya bukan untuk di rasakan masyarakat tapi lebih pada kepentingan laba perusahaan, jika melihat dari pengalaman pertambangan emas di Indonesia seperti PT. Freeport di papua, PT, Newmont Minahasa raya di Buyat manado.

Saat ini kata Andika, ada tiga hal yang benar-benar harus di perhatikan seksama, seprti pada sektor daya serap tenaga kerja, potensi dampak lingkungan dan kedaulatan rakyat.
“sebagai daerah penyangga dan sumber air bersih, poboya juga memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas pasokan air bagi sebagian besar pemukiman di kota palu. Hal itu tidak di bisa di gantikan dengan kolam-kolam tampungan limbah ( tailing ) yang mengandung racun seperti mercuri dan sianida” tegasnya.

Jumat, 26 Juni 2009

Gubernur Menolak pertambangan Emas Poboya Palu Sulawesi Tengah

Sabtu -27- Juni - 2009


Gubernur Tolak Tambang Emas Poboya

Palu- Gubernur Bandjela Paliudju menyatakan menolak Eksplorasi tambang emas Poboya Palu jika PT Palu Citra Mineral (PT PCM)selaku pemegang hak konsesi tak memiliki Renstra bagi kesejeteraan rakyat Sulteng khususnya warga Palu.

Jika memang banyak bahayanya bagi masyarakat disekitar tambang poboya,’’ ungkap Gubernur Banjela Paliudju Jumat (26/6) kemarin. Penegasan Gubernur Paliudju tersebut disampaikan dalam acara sosialisasi aktivitas kontrak karya (KK) disulteng serta penanganan tambang emas Poboya diruang Polibu kantor Gubernur Sulteng. pada kesempatan itu, Gubernur menilai penjelasan pihak PT CPM masih sulit dipahami dikalangan Pemerintah. Pertimbangan penolakan bukan masalah untung rugi, tetapi pada pertimbangan lokasi tambang tepat berada dipusat kota, terlebih berada disumber air bersih.

Saya tidak mangambil keputusan yang akan menghilangkan jiwa dan masa depan generasi penerus di Sulteng. perlihatkan dulu AMDAL-nya dan konsep lainnya pada kami dan masyarakat ,” ungkapnya.
Kalau sebelumnya tiga wilayah yang bersentuhan dengan dengan areal pertambangan Poboya namun sekarang sudah menjadi empat wilayah yakni Kabupaten Donggala, Kota Palu, kabupaten Parigi moutong dan Kabupaten Sigi Biromaru. Olehnya Gubernur Paliudju menyarankan agar PT PCM bisa memeberikan penjelasan secara baik sehingga seluruh wilayah dan masyarakat disekitar tambang tersebut paham dan hasilnya nanti bisa manambah kesejetraaan rakyat , “ kami akan tetap menunggu kejelasan yang sebenarnya dari perusahaan, kalau tepat dan tak berbahaya bisa bicarakan nanti,” tambahnya.

Projek Koordinator PT PCM Dr Suseno menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan barbagai rencana untuk mendukung penegembangan pendidikan dan kesehatan pihaknya akan menyiapkan berbagai rencana untuk mendukung pengembangan pemndidikan dan kesehatan diwilayah areal tambang, salah satu langkah yakni mensuport penmdidikan anak-anak untuk bersekolah, sementara bidang kesehatan pihaknya akan menyiapkan Puskesmas bagi masyarakat daerah itu. Namun dalam penjelasan tersebut dirinya tak menyebutkan secara gambalang bantuan pendidikan dan kesehatan dibangun oleh perusahaan atau hanya sekedar mensuport saja

Ia juga menyebutkan saat ini pihaknya baru masuk tahap eksploitasi belum eksplorasi, makannya AMDAL belum ada sebab dalam tahapan itu masih jauh karena sebelum itu studi kelayakan dulu. Sedangkan pakar geologi PT PCM Sumardiman pada kesempatan yang sama menjelaskan, letak pabrik dan metode pengelolaan emas diwilayah itu. Dari pengelolahan limbah misalnya PT PCM hanya menjelaskan bahwa air limbah hasil tambang akan didaur dengan menggunakan kapur oleh perusahaan

Metodenya menumpang air dalam kolam-kolam yang dibangun didaerah tambang akan dibangun kolam-kolam limbah lalu dikapuri sehingga airnya kembali jernih ,” tuturnya. Ketua adat Poboya Andi Jalaludin mminta pemerintah memberikan solusi pendapatan bagi warganya. Jangan sampai pemerintah menutup wilayah itu sementara masyarakat bisa berharap bisa menambang disana,” pemerintah jangan cuman bisa melarang dan menangkap saja. Terus masyarakat Poboya makan apa, coba bersolusi,” pintanya. Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Sulteng Murad NAsir. Ia juga mengatakan masuknya tambang dikelurahan Poboya memang perlu dipertimbangkan, sebab wilayah Kota dimana daerah itu manjadi satu-satunya penyangga air dan letakanya pun berada didataran tinggi, jangan sampai tambang itu hanya membawa bencana dikemudian hari, dan menyebabkan kepenuhan penduduk dikota Palu,” tuturnya. (Syarief)

Senin, 22 Juni 2009

Proyek Senoro Dikaji Ulang

Media Alkhairat, Jum’at 19 Juni 2009
Proyek Senoro Dikaji Ulang
Jakarta – BP Migas akan mengevaluasi ulang semua hal yang berkaitan dengan proyek Senoro Donggi pasca dikeluarkannya keputusan Wakil Presiden mengenai alokasi seluruh gas Senoro untuk pasar domestic.
Hal disampaikan Kepala BP Migas R Priyono dalam pesan singkatnya kepada detik Finance, Kamis.
“Kita mau evaluasi dulu semua aspek tentang DS sehubungan dengan keputusan Wapres,” kata Priyono.
Saat ditanya apa BP Migas tetap akan keluarkan SAA setelah keluarnya keputusan JK, Priyono menyatakan yang diperlukan saat ini kepastian soal proyek ini jadi atau tidak.
“Pertanyaannya, apakah dengan dikeluarkannya SAA kemudian kebijaka bisa jadi ekspor? Jadi yang harus diselesaikan kepastian proyek ini jadi apa tidak?” jelasnya.
Sementara Medco Energi yang merupakan salah satu pemegang saham dalam proyek itu merasa sudah mengajukan usulan terbaik, yaitu dengan mengekspor sebagian gas. Demikian disampaikan Direktur Proyek PT Medco Energy Internasional, Lukman Mahfoedz dalam pesan singkatnya kepada detik Finance.
“Saya berpendapat bahwa masalah ini hendaknya dilihat secara jernih oleh semua pihak. Opsi yang kita usulkan adalah opsi yang terbaik untuk komersialisasi dari lapangan marginal di Sulawesu Tengah yang sudah 28 tahun,” katanya.
Menurut Lukman tidak mudah mengembangkan proyek gas Senoro secara ekonomis dengan cadangan gas yang hanya 15% dari cadanga Tangguh tanpa jaminan pemerintah.
Selama ini rencana pengembangan yang sudah dibuatpun murnih dengan investasi swasta.
“Ukuran reservenya hanya sekitar 15% -nya Tangguh. Kita usulkan untuk mengembangkannya, dengan murni investasi swasta tanpa membebani negara, tanpa cost recovery di downstreamnya,” katanya.
Lukman menambahkan, skema pengembanga bisnis Senoro ini sebenarnya sudah disetujui pemerinta pada 2007 berdasarkan Business to Business approach.
Dalam rencana itu, negara direncanakan mendapatkan penerimaan sekitar US$ 6,4 miliyar pada harga minyak US$ 70 per barel untuk kontrak selama 15 tahu.
“Dimana sebagian (penerimaan) untuk pengembangan daerah. Untuk mencari pendanaan bagi suatu investasi tidaklah mudah saat ini apalagi sebesar US$ 3,4 miliar dan tanpa jaminan pemerintah,” katanya.***

Minggu, 14 Juni 2009

Polemik Poboya Walhi: Pemerintah Harus Pikirkan Solusi Ekonomi

Garda Sulteng, Senin 15 Juni 2009
Polemik Poboya
Walhi: Pemerintah Harus Pikirkan Solusi Ekonomi
Palu, Garda Sulteng – Polemik terkait penertiban di lokasi pertambanga Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur oleh pemerintah, terus mengundang komentar. Sebab, lokasi pertambangan diketahui sebagai sumber pendapatan ekonomi masyarakat lokal, namun disisi lain jika penambanga terus dilakukan akan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan.
Kepada Garda Sulteng, Sabtu (13/6) pekan kemarin, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Sulteng, Andika Setiawan, mengatakan ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah terkait polemic yang terjadi di lokasi penambangan.
Pertama kata Andika, pemerintah harus clear bicara soal alasan untuk menertibkan para penambang tersebut. Sebab, kalau alasannya hanya karena kerusakan ekologis maka Bumi Resource harus diperlakukan sama. Kedua, jika memang pemerintah serius memperhatikan soal dampak ekologis dari aktivitas penambangan, maka hal ini juga harus berlaku bagi semua industry pertambangan yang ada termasuk Bumi Resources.
“Kita sepakat masyarakat di tertibkan, tetapi pemerintah harus terlebih dahulu memastikan alternative ekonomi bagi masyarakat Poboya, sehingga ini tidak berakibat pada pengusiran masyarakat dari akses sumber daya alamnya,” tegas Andika.
Ditambahkan, sejauh ini Walhi terus melakukan kajian atas kisruh di Poboya, karena katanya, problem ini sangat rentan dengan kepentingan berbagai pihak jadi tidak serta merta bertindak dadakan.
“Menurut kita, pemerintah harus bisa mencari solusi alternative ekonomi sehingga hal ini tidak merugikan secara ekonomi kepada masyarakat. Kita memahami betul bahwa sebagian karena desakan ekonomi. Tapi yang perlu diperhatikan juga soal masa depan mereka atas lingkungannya. Biar bagaimanapun tambang merupakan pekerjaan yang memiliki batas dan ambang waktu produksi, jika hal itu tidak diperhatikan maka apa yang mereka lakukan adalah ancaman bagi basis produksi dasarnya yaitu tanah,” jelas Andika. FIT

Rabu, 10 Juni 2009

Tambang Emas Ilegal Di Luwuk Bupati Perintahkan Ditutup

Media Alkhairat, Rabu 10 Juni 2009

Tambang Emas Ilegal Di Luwuk
Bupati Perintahkan Ditutup

Luwuk- Bupati Banggai Ma’mun Amir memerintahkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banggai, untuk menutup lokasi pertambangan emas di Desa Uwemea, Kecamatan Toili. Penutupan itu, karena lokasi pertambangan itu dinilai ilegal.

Kepala Dinas pertambangan dan Energi Kabupaten Banggai Hardi Uda’a ditemui Media Alkahairaat, Selasa (9/6) membenarkan, adanya surat perintah dari Bupati untuk menutup lokasi pertambangan emas yang ada di desa Uwemea, Kecamatan Toili. Hasil survei Dinas pertambangan dan Energi Kabupaten Banggai , dua pekan lalu menemukan, puluhan warga melakukan Eksploitasi tambang emas di Desa Uwemea secara ilegal.

Hasil survei dinas pertambangan dan energi Kabupaten Banggai, dua pekan lalu menemukan, puluhan warga melakukan eksploitasi tambang emas di desa Uwemea secara illegal. Jumlah penambang liar sudah mencapai 30 orang yang mayoritas berasal dari masyrakat luar banggai seperti dari luar banggai seperti dari Gorontalo, Manado dan Makassar, katanya.

Dari hasil survei, kata Hardi, ternyata lokasi di pertambangan emas tersebut merupakan wilayah hutan konservasi yang di lindungi.

Hardi menyebutkan, jika merujuk pada UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral, Batubara dan Panas Bumi, pemerintah pusat dalam hal ini Direktur Jendral Kementrian Energy Sumber Daya Mineral, tertanggal 30 Januari tahun 2009, telah mengeluarkan surat pelarangan izin kepada pihak yang akan mengurus surat izin pertambangan di seluruh Indonesia sampai di terbitkannya peraturan pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan Undang-undang ( UU ) pertambangan.

Dia mengatakan, langkah-langkah yang akan di lakukan dalam waktu dekat ini adalah memberikan surat pemberitahuan atau imbauan kepada penambang emas untuk menghentikan aktivitas penambangannya.

Selanjutnya kata dia, tim akan melakukan pendekatan persuasive, seperti sosialisasi kepada para penambang akan dampak terhadap pencemaran lingkungan dan kerusakan alam, selain itu, tempat penambangan emas tersebut asuk wilayah tersebut masih masuk wilayah hutan yang di lindungi dan bisa mengakibatkan bencana alam.(masdar)

Senin, 08 Juni 2009

Chalid Diusulkan Jadi Menhut

Media Alkhairat, Selasa 9 Juni 2009
Chalid Diusulkan Jadi Menhut
PALU – Sejumlah LSM pro lingkungan berharap presiden terpilih pada masa bakti 2009-2014 dapat menempatkan aktivis yang aktif berjuang menyelamatkan lingkungan untuk menduduki jabatan Mentri Kehutanan (Menhut) dalam kabinetnya. Salah satu yang paling cocok adalah Chalid Muhammad, Direktur Hijau Institut dan mantan Direktur Walhi Nasional.
“Kami sengaja mendorong Chalid, agar ada kepedulian besar bagi penyelamatan hutan di Tanah Air, ini sebuah kebutuhan,” kata Direktur Yayasan Ibnu Khaldun, Sofyan Farid Lembah, Senin (8/6).
Dia menilai, Chalid termasuk orang cerdas dan profesional, selain latar belakangnya memang sudah teruji dan diakui oleh dunia internasional. “Bukan karena Chalid orang Palu, tapi dia punya kapasitas,” ujar Sofyan.
Ia mengatakan, siapapun presiden kedepan perlu ada komitmen yang kuat dalam memperbaiki kerusakan hutan di Indonesia yang merupakan paru-paru dunia. Komitmen tersebut, antara lain ditunjukkan dengan menempatkan oranag yang kapabel dan memiliki kepedulian besar bagi penyelamatan hutan, seperti pegiat lingkungan.
Usulan senada disampaikan Wilianita Selviana, Eksekutif Daerah Walhi Sulteng. Menurutnya sudah saatnya presiden terpilih kedepan memberikan kepercayaan kepada aktivis lingkungan untuk menjabat posisi Menhut. “Kerusakan hutan yang terjadi saat ini tidak bisa lagi dijawab dengan kegiatan tambal sulam atau persial karena sudah sangat luas dan berdampak besar bagi kehidupan rakyat, sehingga memerlukan reorientasi kebijakan,” kata dia.
Karena itu, katanya menambahkan, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dibutuhkan orang yang memiliki latar belakang sangat kuat di bidangnya untuk menduduki jabatan Menhut, seperti para tokoh LSM yang selama ini aktif berjuang dalam penyelamatan lingkungan.
Mereka juga meminta kepada pasangan calon yang saat ini maju dalam Pilpres 2009 melakukan kontrak politik dengan rakyat untuk menempatkan figur yang pro penyelamatan lingkungan menjadi Menhut dan Meneg Lingkungan Hidup.
“Sudah saatnya rakyat proaktif meminta kontrak politik kepada figur yang maju dalam pilpres mendatang, terutama dalam pengisian jabatan Menhut harus dari kalangan yang selama ini sudah terbukti aktif berjuang menyelamatkan hutan,” kata Lembah menambahkan. (tion)