Media Alkhairaat, Senin 22 Desember 2008
LSM Tolak UU Minerba
Palu-Pengesahaan Undang-undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Selasa (16/12) pekan lalu, diprotes keras sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di kota Palu. Sabtu malam pekan lalu, sejumlah LSM di kota Palu menggelar aksi damai di tugu Bundaran jalan Hassanuddin.
Sejumlah LSM tersebut diantaranya, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulteng, YAMMI, ROA, KONTRAS Sulteng, LMND, JATAM, KP-SHI serta Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR). Mereka menuntut penundaan atau pembatalan pengesahaan UU Minerba.
Direktur Walhi Sulteng, Wilianita Selviana dalam orasinya, mengatakan secara substansi UU Minerba tidak menunjukan perbaikan terhadap praktik pertambangan yang ada selama ini. UU ini justru mengandung potensi konflik terhadap masyarakat dan kerusakan lingkungan hidup.
“Indonesia sebagai Negara pemasok bahan mentah dan batu bara, melahirkan ongkos mahal yang harus ditanggung Negara ini berupa kerusakan lingkungan hidup, penggusuran masyarakat di sekitar lokasi tambang, hingga terjadinya konflik yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang,” katanya.
Menurut Wilianita, manfaat pengesahan UU Minerba hanya berupa kemajuan pembagian tugas antara pemerintah pusat dengan daerah soal ijin pertambangan. Namun peran serta masyarakat sekitar lokasi pertambangan untuk menentukan bentuk dan tingkat eksploitasi justru semakin lemah.
Selain itu, lanjut Wilianita, UU Mineba juga menetapkan aturan represif terhadap masyarakat jika dinilai menghambat usaha pertambangan. Seperti yang sering terjadi di beberapa daerah, ketika masyarakat hendak mempertahankan kelestarian ruang hidupnya. Sehingga mereka terancam dari kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan. Yang juga dapat berakibat pada menurunnya pendapatan masyarakat setempat.
Menurut direktur Kontras Sulteng, Edmond Leonardo dalam UU Minerba tidak mensyaratkan dilakukannya renegosiasi Kontrak Karya (KK), menurut Edmond, renegosiasi KK perlu dilakukan agar kegiatan penambangan tidak terus menerus merugikan masyarakat.
Edmond menambahkan, krisis ekonomi global berdampak pada penurunan permintaan komoditi tambang di pasar internasional. Akibatnya, pada sektor tambang di pasar internasional. Akibatnya, pada sektor tambang terjadi kerawanan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). “ Ini yang seharusnya menjadi perhitungan bagi Dewan Perwakilan Rakyat, untuk melakukan kajian ulang terhadap kebijakan pertambangan yang berorientasi ekspor,” ujarnya.
Untuk itu, aliansi sejumlah LSM tersebut menuntut dicabutnya UU Minerba, menolak pertambangan Poboya, hentikan ijin pertmbangan baru di Sulteng, serta mendesak pemerintah untuk segera melakukan renegosiasi KK. (Joko)
Minggu, 21 Desember 2008
Senin, 15 Desember 2008
Jangan Pilih Caleg Perusak Lingkungan
Garda Sulteng, Senin 15 Desember 2008
Jangan Pilih Caleg
Perusak Lingkungan
Palu, Garda Sulteng-
Pencitraan figure dalam politik praktis memang wajar-wajar saja, akan tetapi sangat mengkhawatirkan jika pemilih tidak diajarkan untuk cerdas. Pemilih bisa akan dengan mudah terkecoh dengan pose-pose yang sangat menarik tanpa tau dan kenal siapa orang yang berpose itu. Apalagi dengan kondisi saat ini, sebagian besar pemilih jadi apatis tidak lagi peduli siapa yang akan terpilih, karena mereka percaya tidak akan ada perubahan yang signifikan terjadi pada daerah dan negeri ini selama politik praktis itu dijadikan prioritas utama sebagai jalan menuju perubahan.
“Pemilu 2009 mendatang adalah momen penting menentukan arah perubahan bangsa ini pasca reformasi. Kemandirian serta kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat adalah hal utama bukan sekedar jargon. Namun jika para perusak lingkungan justru tetap diberi ruang yang seluas-luasnya, harapan itu akan tetap menjadi harapan dari masa ke masa. Sudah saatnya rakyat bangkit melawan pembodohan dengan politik pencitraan. Rakyat harus menjadi pemilih yang cerdas di Pemilu nanti dan karena itu jangan pilih caleg perusak lingkungan,” ujar Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulteng, Willianita Selviana, dalam press releasinya, kemarin.
Dikatakan aktivis berparas manis itu, kekhawatiran tersebut sangat beralsan. Dimana kondisi sosial, ekonomi dan ekologi yang semakin merosot tajam perlu menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak terutama para pengambilkebijakan dan wakil rakyat untuk tidak mementingkan diri sendiri ataupun golongan demi tujuan sesaat yang mengorbankan rakyat dan lingkungan. Angka kemiskinan yang terus meningkat ditengah-tengah kekayaan sumber daya alam yang dimiliki adalah potret iorni yang terjadi pada daerah ini.
“Eksploitasi sumber daya alam yang juga sebanding dengan perusakan lingkungan skala besar telah terbukti di depan mata. Bencana bertebaran disemua daerah tanpa bisa diprediksi lagi, hingga kewalahan menghadapinya. Sulteng tercatatat lebih dari 200 kali terjadi banjir dan longsor sepanjang tahun 2007 hingga 2008. sementara ‘karpet merah’ terus digelar untuk diekspansi industri pertambangan dan perkebunan skala besar (sawit) yang sepanjang sejarahnya selalu menimbulkan dampak lingkungan yang luar biasa. Bahkan sampai mnggusur sumber mata pencaharian utama rakyat. Siapapun yang membiarkan kondisi ini terus berlangsung, dia adalah perusak lingkungan dan tidak patut dipilih dalam Pemilu 2009,” tukas Lita sapaannya.
Ditambahkan aktivis yang punya julukan peri biru itu, fenomena politik praktis melalui pencitraan figur yang marak dilakukan oleh para politis akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan. Disemua daerah kabupaten dan kota, sepanjang jalan yang dilewati pasti terpampang baliho-baliho besar yang membuat himbauan untuk memilih orang-orang yang berpose didalamnya yang katanya berjuang untuk kepentingan rakyat melalui Pemilu 2009.
“Tata kota yang memang sudah semrawut semakin buruk dengan bertebarannya atribut kampanye dimana-mana. Baliho, banner, pamphlet, sticker, semua terpajang ditiap sudut kota bersanding dengan iklan rokok, sabun, detergen, motor dan handphone atau produk lainnya yang selama ini terpajang rapi ditempat yang memang telah disediakan. Karena iklan-iklan ini jelas kontribusinya ke daerah melalui pembayaran retribusi, lalu bagaimana dengan politisi yang memasang pose mereka akankah juga membayar retribusi? Belum tentu, tunggu nanti sajalah jika mungkin terpilihm,” tandas Lita. EFR
Jangan Pilih Caleg
Perusak Lingkungan
Palu, Garda Sulteng-
Pencitraan figure dalam politik praktis memang wajar-wajar saja, akan tetapi sangat mengkhawatirkan jika pemilih tidak diajarkan untuk cerdas. Pemilih bisa akan dengan mudah terkecoh dengan pose-pose yang sangat menarik tanpa tau dan kenal siapa orang yang berpose itu. Apalagi dengan kondisi saat ini, sebagian besar pemilih jadi apatis tidak lagi peduli siapa yang akan terpilih, karena mereka percaya tidak akan ada perubahan yang signifikan terjadi pada daerah dan negeri ini selama politik praktis itu dijadikan prioritas utama sebagai jalan menuju perubahan.
“Pemilu 2009 mendatang adalah momen penting menentukan arah perubahan bangsa ini pasca reformasi. Kemandirian serta kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat adalah hal utama bukan sekedar jargon. Namun jika para perusak lingkungan justru tetap diberi ruang yang seluas-luasnya, harapan itu akan tetap menjadi harapan dari masa ke masa. Sudah saatnya rakyat bangkit melawan pembodohan dengan politik pencitraan. Rakyat harus menjadi pemilih yang cerdas di Pemilu nanti dan karena itu jangan pilih caleg perusak lingkungan,” ujar Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulteng, Willianita Selviana, dalam press releasinya, kemarin.
Dikatakan aktivis berparas manis itu, kekhawatiran tersebut sangat beralsan. Dimana kondisi sosial, ekonomi dan ekologi yang semakin merosot tajam perlu menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak terutama para pengambilkebijakan dan wakil rakyat untuk tidak mementingkan diri sendiri ataupun golongan demi tujuan sesaat yang mengorbankan rakyat dan lingkungan. Angka kemiskinan yang terus meningkat ditengah-tengah kekayaan sumber daya alam yang dimiliki adalah potret iorni yang terjadi pada daerah ini.
“Eksploitasi sumber daya alam yang juga sebanding dengan perusakan lingkungan skala besar telah terbukti di depan mata. Bencana bertebaran disemua daerah tanpa bisa diprediksi lagi, hingga kewalahan menghadapinya. Sulteng tercatatat lebih dari 200 kali terjadi banjir dan longsor sepanjang tahun 2007 hingga 2008. sementara ‘karpet merah’ terus digelar untuk diekspansi industri pertambangan dan perkebunan skala besar (sawit) yang sepanjang sejarahnya selalu menimbulkan dampak lingkungan yang luar biasa. Bahkan sampai mnggusur sumber mata pencaharian utama rakyat. Siapapun yang membiarkan kondisi ini terus berlangsung, dia adalah perusak lingkungan dan tidak patut dipilih dalam Pemilu 2009,” tukas Lita sapaannya.
Ditambahkan aktivis yang punya julukan peri biru itu, fenomena politik praktis melalui pencitraan figur yang marak dilakukan oleh para politis akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan. Disemua daerah kabupaten dan kota, sepanjang jalan yang dilewati pasti terpampang baliho-baliho besar yang membuat himbauan untuk memilih orang-orang yang berpose didalamnya yang katanya berjuang untuk kepentingan rakyat melalui Pemilu 2009.
“Tata kota yang memang sudah semrawut semakin buruk dengan bertebarannya atribut kampanye dimana-mana. Baliho, banner, pamphlet, sticker, semua terpajang ditiap sudut kota bersanding dengan iklan rokok, sabun, detergen, motor dan handphone atau produk lainnya yang selama ini terpajang rapi ditempat yang memang telah disediakan. Karena iklan-iklan ini jelas kontribusinya ke daerah melalui pembayaran retribusi, lalu bagaimana dengan politisi yang memasang pose mereka akankah juga membayar retribusi? Belum tentu, tunggu nanti sajalah jika mungkin terpilihm,” tandas Lita. EFR
Jangan Pilih Caleg Perusak Lingkungan
Garda Sulteng, Senin 15 Desember 2008
Jangan Pilih Caleg
Perusak Lingkungan
Palu, Garda Sulteng-
Pencitraan figure dalam politik praktis memang wajar-wajar saja, akan tetapi sangat mengkhawatirkan jika pemilih tidak diajarkan untuk cerdas. Pemilih bisa akan dengan mudah terkecoh dengan pose-pose yang sangat menarik tanpa tau dan kenal siapa orang yang berpose itu. Apalagi dengan kondisi saat ini, sebagian besar pemilih jadi apatis tidak lagi peduli siapa yang akan terpilih, karena mereka percaya tidak akan ada perubahan yang signifikan terjadi pada daerah dan negeri ini selama politik praktis itu dijadikan prioritas utama sebagai jalan menuju perubahan.
“Pemilu 2009 mendatang adalah momen penting menentukan arah perubahan bangsa ini pasca reformasi. Kemandirian serta kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat adalah hal utama bukan sekedar jargon. Namun jika para perusak lingkungan justru tetap diberi ruang yang seluas-luasnya, harapan itu akan tetap menjadi harapan dari masa ke masa. Sudah saatnya rakyat bangkit melawan pembodohan dengan politik pencitraan. Rakyat harus menjadi pemilih yang cerdas di Pemilu nanti dan karena itu jangan pilih caleg perusak lingkungan,” ujar Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulteng, Willianita Selviana, dalam press releasinya, kemarin.
Dikatakan aktivis berparas manis itu, kekhawatiran tersebut sangat beralsan. Dimana kondisi sosial, ekonomi dan ekologi yang semakin merosot tajam perlu menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak terutama para pengambilkebijakan dan wakil rakyat untuk tidak mementingkan diri sendiri ataupun golongan demi tujuan sesaat yang mengorbankan rakyat dan lingkungan. Angka kemiskinan yang terus meningkat ditengah-tengah kekayaan sumber daya alam yang dimiliki adalah potret iorni yang terjadi pada daerah ini.
“Eksploitasi sumber daya alam yang juga sebanding dengan perusakan lingkungan skala besar telah terbukti di depan mata. Bencana bertebaran disemua daerah tanpa bisa diprediksi lagi, hingga kewalahan menghadapinya. Sulteng tercatatat lebih dari 200 kali terjadi banjir dan longsor sepanjang tahun 2007 hingga 2008. sementara ‘karpet merah’ terus digelar untuk diekspansi industri pertambangan dan perkebunan skala besar (sawit) yang sepanjang sejarahnya selalu menimbulkan dampak lingkungan yang luar biasa. Bahkan sampai mnggusur sumber mata pencaharian utama rakyat. Siapapun yang membiarkan kondisi ini terus berlangsung, dia adalah perusak lingkungan dan tidak patut dipilih dalam Pemilu 2009,” tukas Lita sapaannya.
Ditambahkan aktivis yang punya julukan peri biru itu, fenomena politik praktis melalui pencitraan figur yang marak dilakukan oleh para politis akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan. Disemua daerah kabupaten dan kota, sepanjang jalan yang dilewati pasti terpampang baliho-baliho besar yang membuat himbauan untuk memilih orang-orang yang berpose didalamnya yang katanya berjuang untuk kepentingan rakyat melalui Pemilu 2009.
“Tata kota yang memang sudah semrawut semakin buruk dengan bertebarannya atribut kampanye dimana-mana. Baliho, banner, pamphlet, sticker, semua terpajang ditiap sudut kota bersanding dengan iklan rokok, sabun, detergen, motor dan handphone atau produk lainnya yang selama ini terpajang rapi ditempat yang memang telah disediakan. Karena iklan-iklan ini jelas kontribusinya ke daerah melalui pembayaran retribusi, lalu bagaimana dengan politisi yang memasang pose mereka akankah juga membayar retribusi? Belum tentu, tunggu nanti sajalah jika mungkin terpilihm,” tandas Lita. EFR
Jangan Pilih Caleg
Perusak Lingkungan
Palu, Garda Sulteng-
Pencitraan figure dalam politik praktis memang wajar-wajar saja, akan tetapi sangat mengkhawatirkan jika pemilih tidak diajarkan untuk cerdas. Pemilih bisa akan dengan mudah terkecoh dengan pose-pose yang sangat menarik tanpa tau dan kenal siapa orang yang berpose itu. Apalagi dengan kondisi saat ini, sebagian besar pemilih jadi apatis tidak lagi peduli siapa yang akan terpilih, karena mereka percaya tidak akan ada perubahan yang signifikan terjadi pada daerah dan negeri ini selama politik praktis itu dijadikan prioritas utama sebagai jalan menuju perubahan.
“Pemilu 2009 mendatang adalah momen penting menentukan arah perubahan bangsa ini pasca reformasi. Kemandirian serta kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat adalah hal utama bukan sekedar jargon. Namun jika para perusak lingkungan justru tetap diberi ruang yang seluas-luasnya, harapan itu akan tetap menjadi harapan dari masa ke masa. Sudah saatnya rakyat bangkit melawan pembodohan dengan politik pencitraan. Rakyat harus menjadi pemilih yang cerdas di Pemilu nanti dan karena itu jangan pilih caleg perusak lingkungan,” ujar Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulteng, Willianita Selviana, dalam press releasinya, kemarin.
Dikatakan aktivis berparas manis itu, kekhawatiran tersebut sangat beralsan. Dimana kondisi sosial, ekonomi dan ekologi yang semakin merosot tajam perlu menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak terutama para pengambilkebijakan dan wakil rakyat untuk tidak mementingkan diri sendiri ataupun golongan demi tujuan sesaat yang mengorbankan rakyat dan lingkungan. Angka kemiskinan yang terus meningkat ditengah-tengah kekayaan sumber daya alam yang dimiliki adalah potret iorni yang terjadi pada daerah ini.
“Eksploitasi sumber daya alam yang juga sebanding dengan perusakan lingkungan skala besar telah terbukti di depan mata. Bencana bertebaran disemua daerah tanpa bisa diprediksi lagi, hingga kewalahan menghadapinya. Sulteng tercatatat lebih dari 200 kali terjadi banjir dan longsor sepanjang tahun 2007 hingga 2008. sementara ‘karpet merah’ terus digelar untuk diekspansi industri pertambangan dan perkebunan skala besar (sawit) yang sepanjang sejarahnya selalu menimbulkan dampak lingkungan yang luar biasa. Bahkan sampai mnggusur sumber mata pencaharian utama rakyat. Siapapun yang membiarkan kondisi ini terus berlangsung, dia adalah perusak lingkungan dan tidak patut dipilih dalam Pemilu 2009,” tukas Lita sapaannya.
Ditambahkan aktivis yang punya julukan peri biru itu, fenomena politik praktis melalui pencitraan figur yang marak dilakukan oleh para politis akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan. Disemua daerah kabupaten dan kota, sepanjang jalan yang dilewati pasti terpampang baliho-baliho besar yang membuat himbauan untuk memilih orang-orang yang berpose didalamnya yang katanya berjuang untuk kepentingan rakyat melalui Pemilu 2009.
“Tata kota yang memang sudah semrawut semakin buruk dengan bertebarannya atribut kampanye dimana-mana. Baliho, banner, pamphlet, sticker, semua terpajang ditiap sudut kota bersanding dengan iklan rokok, sabun, detergen, motor dan handphone atau produk lainnya yang selama ini terpajang rapi ditempat yang memang telah disediakan. Karena iklan-iklan ini jelas kontribusinya ke daerah melalui pembayaran retribusi, lalu bagaimana dengan politisi yang memasang pose mereka akankah juga membayar retribusi? Belum tentu, tunggu nanti sajalah jika mungkin terpilihm,” tandas Lita. EFR
Investasi Kelapa Sawit Diharapkan Serap Tenaga Kerja
Media Alkhairat, Senin 15 Desember 2008
Investasi Kelapa Sawit Diharapkan Serap Tenaga Kerja
Tolitoli – Rencana Kalla Group (KG) untuk berinvestasi di wilayah Tolitoli, khususnya di bidang perkebunan kelapa sawit, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar.
Demikian dikatakan Bupati Tolitoli, HM Ma’ruf Bantilan, Sabtu (13/12) akhir pekan lalu saat ditemui dikediamannya.
Menurut Ma’ruf, anak perusahaan KG tersebut rencana akan memulai ekspansinya pada 2009 mendatang, untuk menanamkan modalnya ditiga kecamatan yang ada di Tolitoli, yakni Kecamatan Lampasio, Basidondo dan Ogodeide. Ma’ruf meyakini, kehadiran anak perusahaan KG itu, mampu menggerakkan sektor pertanian dan perkebunan di Tolitoli, yang secara otomatis akan ikut memperkuat ekonomi daerah.
“Investasi ini bukan hanya sekedar menggerakkan sektor pertanian semata, lebih dari itu, penanaman modal ini juga memiliki multi player effect, seperti penyerapan tenaga kerja, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada disekitar lokasi investasi,” ujarnya.
Ma’ruf juga mengatakan, kehadiran KG yang berniat berinvestasi dalam jumlah modal besar itu, juga sebagai upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolitoli untuk mencapai visi kabupaten, yakni menciptakan Kabupaten Tolitoli yang maju dan sejahtera dengan bertumpu pada pertanian modern, industri dan perdagangan, dengan tetap berupaya memajukan pengelolaan pertanian dengan cara yang modern.
“Investasi itu hanya salah satu upaya Pemkab dalam mewujudkan visi kabupaten. Pemkab juga akan berupaya agar pengelolaan pertanian kita dilakukan dengan cara yang modern dengan menggunakan tekhnologi tepat guna dibarengi dengan pembanguna industri dan kemajuan perdagangan yang dapat memasarkan hasil pertanian sampai kedaerah lain bahkan luar negri,” urai Ma’ruf.
Untuk mewujudkannya imbuh Ma’ruf, dibutuhkan tanggung jawab, kemampuan, komitmen moral birokrasi daerah dan dukungan luas masyarakat berupa ikut berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita bersama tersebut. (aly)
Investasi Kelapa Sawit Diharapkan Serap Tenaga Kerja
Tolitoli – Rencana Kalla Group (KG) untuk berinvestasi di wilayah Tolitoli, khususnya di bidang perkebunan kelapa sawit, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar.
Demikian dikatakan Bupati Tolitoli, HM Ma’ruf Bantilan, Sabtu (13/12) akhir pekan lalu saat ditemui dikediamannya.
Menurut Ma’ruf, anak perusahaan KG tersebut rencana akan memulai ekspansinya pada 2009 mendatang, untuk menanamkan modalnya ditiga kecamatan yang ada di Tolitoli, yakni Kecamatan Lampasio, Basidondo dan Ogodeide. Ma’ruf meyakini, kehadiran anak perusahaan KG itu, mampu menggerakkan sektor pertanian dan perkebunan di Tolitoli, yang secara otomatis akan ikut memperkuat ekonomi daerah.
“Investasi ini bukan hanya sekedar menggerakkan sektor pertanian semata, lebih dari itu, penanaman modal ini juga memiliki multi player effect, seperti penyerapan tenaga kerja, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada disekitar lokasi investasi,” ujarnya.
Ma’ruf juga mengatakan, kehadiran KG yang berniat berinvestasi dalam jumlah modal besar itu, juga sebagai upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolitoli untuk mencapai visi kabupaten, yakni menciptakan Kabupaten Tolitoli yang maju dan sejahtera dengan bertumpu pada pertanian modern, industri dan perdagangan, dengan tetap berupaya memajukan pengelolaan pertanian dengan cara yang modern.
“Investasi itu hanya salah satu upaya Pemkab dalam mewujudkan visi kabupaten. Pemkab juga akan berupaya agar pengelolaan pertanian kita dilakukan dengan cara yang modern dengan menggunakan tekhnologi tepat guna dibarengi dengan pembanguna industri dan kemajuan perdagangan yang dapat memasarkan hasil pertanian sampai kedaerah lain bahkan luar negri,” urai Ma’ruf.
Untuk mewujudkannya imbuh Ma’ruf, dibutuhkan tanggung jawab, kemampuan, komitmen moral birokrasi daerah dan dukungan luas masyarakat berupa ikut berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita bersama tersebut. (aly)
Pemilik Kayu Ebony Ditangkap
Media Alkhairat, Senin 15 Desember 2008
Pemili Kayu Ebony Ditangkap
Palu – Kepolisian Daerah Polda Sulteng Ahad pagi kemarin menangkap ratusan batang kayu ebony di Desa Karya Mukti Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala. Turut ditangkap pemilik kayu tersebut bernama Arman. Kini digelandang di Markas Polda Sulteng.
Kepada Media Alkhairat, Arman (27) salah satu dari tiga orang pemilik kayu mengatakan, ratusan batang kayu yang bernilai tinggi itu ditangkap anggota Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Sulteng yang dipimpin AKP Firman itu milik tiga orang. Menurut Arman, ketiga pemilik kayu itu masing-masing bernama Mul, Rasibo dan tersangka sendiri.
Kayu yang berjumlah lima kubik siap dijual itu kata Arman, perkubiknya dijual dengan harga Rp 3,5 juta. Namun kayu tersebut belum berpindah tangan kepembelinya sudah keburu ditangkap polisi.
Dia mengaku, ratusan batang kayu ebony itu merupakan pesanan Yusuf, salah seorang pengusaha yang ada di Desa Sioyong, Kabupaten Donggala. Arman mengetahui untuk memiliki kayu ebony tersebut harus memiliki izin, namun dia bersama rekan-rekannya yang kini masih dalam hutan tersebut tidak memiliki izin alias illegal.
Arman menambahkan, bisnis gelap yang dijalankannya sejak tahun 2002. Kayu yang mereka ambil itu dititipkan di dua tempat, yakni di Desa Karya Mukti dan Desa Parisal Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala.
“Sudahlama saya kerja seperti ini, tapi nanti baru kali ini saya ditangkap polisi,” aku Arman.
Dari pantauan Media Alkhairat, ratusan batang kayu ebony yang berukuran satu sampai empat meter itu, dimuat dalam mobil truk kemudian dibawa ke Polda Sulteng untuk dijadikan barang bukti.
Juru bicara Polda Sulteng AKBP Irfaizal Nasution yang dikonfirmasi via telpon membenarkan adanya penangkapan ratusan batang kayu ebony oleh tim Opsnal Dit Reskrim Polda Sulteng.
Menurut AKBP Irfaizal, dua dari tiga pemilik kayu ebony yang belum tertangkap itu terus diburu oleh tim Reserse Mobail (Resmob) Palda Sulteng. “Untuk sementara pemilik kayu yang belum ditangkap masih dalam pengejaran,” katanya.
Dia menambahkan, pemilik kayu yang sudah ditangkap itu masih dalam proses penyelidikan. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, pemilik kayu itu dijerat dalam Undang-undang kehutanan dengan ancaman diatas lima tahun penjara. (ahmad)
Pemili Kayu Ebony Ditangkap
Palu – Kepolisian Daerah Polda Sulteng Ahad pagi kemarin menangkap ratusan batang kayu ebony di Desa Karya Mukti Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala. Turut ditangkap pemilik kayu tersebut bernama Arman. Kini digelandang di Markas Polda Sulteng.
Kepada Media Alkhairat, Arman (27) salah satu dari tiga orang pemilik kayu mengatakan, ratusan batang kayu yang bernilai tinggi itu ditangkap anggota Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Sulteng yang dipimpin AKP Firman itu milik tiga orang. Menurut Arman, ketiga pemilik kayu itu masing-masing bernama Mul, Rasibo dan tersangka sendiri.
Kayu yang berjumlah lima kubik siap dijual itu kata Arman, perkubiknya dijual dengan harga Rp 3,5 juta. Namun kayu tersebut belum berpindah tangan kepembelinya sudah keburu ditangkap polisi.
Dia mengaku, ratusan batang kayu ebony itu merupakan pesanan Yusuf, salah seorang pengusaha yang ada di Desa Sioyong, Kabupaten Donggala. Arman mengetahui untuk memiliki kayu ebony tersebut harus memiliki izin, namun dia bersama rekan-rekannya yang kini masih dalam hutan tersebut tidak memiliki izin alias illegal.
Arman menambahkan, bisnis gelap yang dijalankannya sejak tahun 2002. Kayu yang mereka ambil itu dititipkan di dua tempat, yakni di Desa Karya Mukti dan Desa Parisal Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala.
“Sudahlama saya kerja seperti ini, tapi nanti baru kali ini saya ditangkap polisi,” aku Arman.
Dari pantauan Media Alkhairat, ratusan batang kayu ebony yang berukuran satu sampai empat meter itu, dimuat dalam mobil truk kemudian dibawa ke Polda Sulteng untuk dijadikan barang bukti.
Juru bicara Polda Sulteng AKBP Irfaizal Nasution yang dikonfirmasi via telpon membenarkan adanya penangkapan ratusan batang kayu ebony oleh tim Opsnal Dit Reskrim Polda Sulteng.
Menurut AKBP Irfaizal, dua dari tiga pemilik kayu ebony yang belum tertangkap itu terus diburu oleh tim Reserse Mobail (Resmob) Palda Sulteng. “Untuk sementara pemilik kayu yang belum ditangkap masih dalam pengejaran,” katanya.
Dia menambahkan, pemilik kayu yang sudah ditangkap itu masih dalam proses penyelidikan. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, pemilik kayu itu dijerat dalam Undang-undang kehutanan dengan ancaman diatas lima tahun penjara. (ahmad)
Pemili Kayu Ebony Ditangkap
Media Alkhairat, Senin 15 Desember 2008
Pemili Kayu Ebony Ditangkap
Palu – Kepolisian Daerah Polda Sulteng Ahad pagi kemarin menangkap ratusan batang kayu ebony di Desa Karya Mukti Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala. Turut ditangkap pemilik kayu tersebut bernama Arman. Kini digelandang di Markas Polda Sulteng.
Kepada Media Alkhairat, Arman (27) salah satu dari tiga orang pemilik kayu mengatakan, ratusan batang kayu yang bernilai tinggi itu ditangkap anggota Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Sulteng yang dipimpin AKP Firman itu milik tiga orang. Menurut Arman, ketiga pemilik kayu itu masing-masing bernama Mul, Rasibo dan tersangka sendiri.
Kayu yang berjumlah lima kubik siap dijual itu kata Arman, perkubiknya dijual dengan harga Rp 3,5 juta. Namun kayu tersebut belum berpindah tangan kepembelinya sudah keburu ditangkap polisi.
Dia mengaku, ratusan batang kayu ebony itu merupakan pesanan Yusuf, salah seorang pengusaha yang ada di Desa Sioyong, Kabupaten Donggala. Arman mengetahui untuk memiliki kayu ebony tersebut harus memiliki izin, namun dia bersama rekan-rekannya yang kini masih dalam hutan tersebut tidak memiliki izin alias illegal.
Arman menambahkan, bisnis gelap yang dijalankannya sejak tahun 2002. Kayu yang mereka ambil itu dititipkan di dua tempat, yakni di Desa Karya Mukti dan Desa Parisal Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala.
“Sudahlama saya kerja seperti ini, tapi nanti baru kali ini saya ditangkap polisi,” aku Arman.
Dari pantauan Media Alkhairat, ratusan batang kayu ebony yang berukuran satu sampai empat meter itu, dimuat dalam mobil truk kemudian dibawa ke Polda Sulteng untuk dijadikan barang bukti.
Juru bicara Polda Sulteng AKBP Irfaizal Nasution yang dikonfirmasi via telpon membenarkan adanya penangkapan ratusan batang kayu ebony oleh tim Opsnal Dit Reskrim Polda Sulteng.
Menurut AKBP Irfaizal, dua dari tiga pemilik kayu ebony yang belum tertangkap itu terus diburu oleh tim Reserse Mobail (Resmob) Palda Sulteng. “Untuk sementara pemilik kayu yang belum ditangkap masih dalam pengejaran,” katanya.
Dia menambahkan, pemilik kayu yang sudah ditangkap itu masih dalam proses penyelidikan. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, pemilik kayu itu dijerat dalam Undang-undang kehutanan dengan ancaman diatas lima tahun penjara. (ahmad)
Pemili Kayu Ebony Ditangkap
Palu – Kepolisian Daerah Polda Sulteng Ahad pagi kemarin menangkap ratusan batang kayu ebony di Desa Karya Mukti Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala. Turut ditangkap pemilik kayu tersebut bernama Arman. Kini digelandang di Markas Polda Sulteng.
Kepada Media Alkhairat, Arman (27) salah satu dari tiga orang pemilik kayu mengatakan, ratusan batang kayu yang bernilai tinggi itu ditangkap anggota Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Sulteng yang dipimpin AKP Firman itu milik tiga orang. Menurut Arman, ketiga pemilik kayu itu masing-masing bernama Mul, Rasibo dan tersangka sendiri.
Kayu yang berjumlah lima kubik siap dijual itu kata Arman, perkubiknya dijual dengan harga Rp 3,5 juta. Namun kayu tersebut belum berpindah tangan kepembelinya sudah keburu ditangkap polisi.
Dia mengaku, ratusan batang kayu ebony itu merupakan pesanan Yusuf, salah seorang pengusaha yang ada di Desa Sioyong, Kabupaten Donggala. Arman mengetahui untuk memiliki kayu ebony tersebut harus memiliki izin, namun dia bersama rekan-rekannya yang kini masih dalam hutan tersebut tidak memiliki izin alias illegal.
Arman menambahkan, bisnis gelap yang dijalankannya sejak tahun 2002. Kayu yang mereka ambil itu dititipkan di dua tempat, yakni di Desa Karya Mukti dan Desa Parisal Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala.
“Sudahlama saya kerja seperti ini, tapi nanti baru kali ini saya ditangkap polisi,” aku Arman.
Dari pantauan Media Alkhairat, ratusan batang kayu ebony yang berukuran satu sampai empat meter itu, dimuat dalam mobil truk kemudian dibawa ke Polda Sulteng untuk dijadikan barang bukti.
Juru bicara Polda Sulteng AKBP Irfaizal Nasution yang dikonfirmasi via telpon membenarkan adanya penangkapan ratusan batang kayu ebony oleh tim Opsnal Dit Reskrim Polda Sulteng.
Menurut AKBP Irfaizal, dua dari tiga pemilik kayu ebony yang belum tertangkap itu terus diburu oleh tim Reserse Mobail (Resmob) Palda Sulteng. “Untuk sementara pemilik kayu yang belum ditangkap masih dalam pengejaran,” katanya.
Dia menambahkan, pemilik kayu yang sudah ditangkap itu masih dalam proses penyelidikan. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, pemilik kayu itu dijerat dalam Undang-undang kehutanan dengan ancaman diatas lima tahun penjara. (ahmad)
Banjir Terjang Lore, Sosialisasi KPUD Gagal
Media Alkhairat, Jum’at 12 Desember 2008
Banjir Terjang Lore, Sosialisasi KPUD Gagal
Poso – Hujan yang mengguyur Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso akhir pekan lalu mengakibatkan Sungai Lariang yang mebelah Wilayah meluap. Luapan air ini menggenangi puluhan pemukiman penduduk yang berada dibantaran sungai dan merendam ratusan hektar sawah padi.
Banjir juga menyebabkan transportasi dari dan Kecamatan Lore Barat terputus karena rakit yang biasa digunakan warga sebagai alat transportasi sungai menuju Lore Barat dari Lore Selatan tidak mampu beroperasi karena derasnya arus sungai yang meluap. Bahkan, agenda Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Poso yang akan melakukan sosialisasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungut Suara (PPS) di Lore Barat gagal dilaksanakan karena tim dari KPUD tidak bisa menembus wilayah Lore Barat.
Anggota KPUD Poso, Karel Rompas Kamis (11/12) mengungkapkan pihaknya bersama sejumlah tim tidak bisa melakukan sosialisasi tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan dan pencoblosan karena tidak bisa menembus wilayah Lore Barat. Lagi pula, jalan menuju kantor kecamatan digenangi banjir setinggi lutut orang dewasa.
Terpaksa tim tertahan dirumah salah seorang warga yang juga tergenang banjir. Di rumah itulah tim bersama jajaran pemerintahan kecamatan hanya bisa menjelaskan secara ringkas tentang pelaksanaan pemilu.
KPUD Poso mengaku, kejadian ini merupakan penglaman berharga dalam pelaksanaan pemilu mendatang terkait distribusi surat suara dan sosialisasi. Kasus keterlambatan distribusi surat suara dan lain-lainnya sebenarnya kerap terjadi pada pelaksanaan pemilu sebelumnya yang terhambat oleh situasi alam.
“Dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya banyak kasus distribusi surat yang terlambat karena medan menuju wilayah terpencil yang sulit dijangkau dan gangguan alam. Ini pelajaran kalau pelaksanaan pemilu mendatang KPUD harus lebih siap menghadapi situasi semacam ini, dan kalau perlu, dibeberapa daerah terpencil, surat suara dan perlengkapan lainnya didistribusikan memang beberapa hari sebelum pelaksanaan pencoblosan,” ujar Karel. (bandy)
Banjir Terjang Lore, Sosialisasi KPUD Gagal
Poso – Hujan yang mengguyur Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso akhir pekan lalu mengakibatkan Sungai Lariang yang mebelah Wilayah meluap. Luapan air ini menggenangi puluhan pemukiman penduduk yang berada dibantaran sungai dan merendam ratusan hektar sawah padi.
Banjir juga menyebabkan transportasi dari dan Kecamatan Lore Barat terputus karena rakit yang biasa digunakan warga sebagai alat transportasi sungai menuju Lore Barat dari Lore Selatan tidak mampu beroperasi karena derasnya arus sungai yang meluap. Bahkan, agenda Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Poso yang akan melakukan sosialisasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungut Suara (PPS) di Lore Barat gagal dilaksanakan karena tim dari KPUD tidak bisa menembus wilayah Lore Barat.
Anggota KPUD Poso, Karel Rompas Kamis (11/12) mengungkapkan pihaknya bersama sejumlah tim tidak bisa melakukan sosialisasi tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan dan pencoblosan karena tidak bisa menembus wilayah Lore Barat. Lagi pula, jalan menuju kantor kecamatan digenangi banjir setinggi lutut orang dewasa.
Terpaksa tim tertahan dirumah salah seorang warga yang juga tergenang banjir. Di rumah itulah tim bersama jajaran pemerintahan kecamatan hanya bisa menjelaskan secara ringkas tentang pelaksanaan pemilu.
KPUD Poso mengaku, kejadian ini merupakan penglaman berharga dalam pelaksanaan pemilu mendatang terkait distribusi surat suara dan sosialisasi. Kasus keterlambatan distribusi surat suara dan lain-lainnya sebenarnya kerap terjadi pada pelaksanaan pemilu sebelumnya yang terhambat oleh situasi alam.
“Dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya banyak kasus distribusi surat yang terlambat karena medan menuju wilayah terpencil yang sulit dijangkau dan gangguan alam. Ini pelajaran kalau pelaksanaan pemilu mendatang KPUD harus lebih siap menghadapi situasi semacam ini, dan kalau perlu, dibeberapa daerah terpencil, surat suara dan perlengkapan lainnya didistribusikan memang beberapa hari sebelum pelaksanaan pencoblosan,” ujar Karel. (bandy)
Protes Listrik Gubernur Didemo
Media Alkhairat, Jum’at 12 Desember 2008
Protes Listrik Gubernur Didemo
Palu – Puluhan warga Kelurahan Lore Selatan dan Lore Barat, Kabupaten Poso, Kamis, mendatangi kantor Gubernur Sulawesi Tengah guna menyampaikan protes karena wilayahnya selama bertahun-tahun tidak mendapatkan pasokan energi listrik.
Warga yang beberapa diantaranya menjabat sebagai Kepala Desa itu melakukan protes sambil membawa papan bertuliskan berbagai protes “Kenapa Daerahnya Sampai Saat Ini Belum Bisa Menikmati Listrik”.
Aksi tersebut berlangsung di halaman Kantor Gubernur dengan mendapatkan beberapaka kawalan dari petugas polis. Arnius Toii, peserta aksi mengatakan masyarakat dua kecamatan tersebut selama ini hanya memanfaatkan penerangan dari lampu minyak tanah.
“Masyarakat sudah bosan dengan janji-janji,” kata Arnius yang juga merupakan Kepala Desa Bomba. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ahmad Yahya, yang menemui peserta aksi mengatakan akan menampung aspirasi yang disampaikan.
Namun, menurut Ahmad Yahya, jika masyarakat membutuhkan daya listrik dengan ukuran besar, maka PLN-lah yang bertanggung jawab.***
Protes Listrik Gubernur Didemo
Palu – Puluhan warga Kelurahan Lore Selatan dan Lore Barat, Kabupaten Poso, Kamis, mendatangi kantor Gubernur Sulawesi Tengah guna menyampaikan protes karena wilayahnya selama bertahun-tahun tidak mendapatkan pasokan energi listrik.
Warga yang beberapa diantaranya menjabat sebagai Kepala Desa itu melakukan protes sambil membawa papan bertuliskan berbagai protes “Kenapa Daerahnya Sampai Saat Ini Belum Bisa Menikmati Listrik”.
Aksi tersebut berlangsung di halaman Kantor Gubernur dengan mendapatkan beberapaka kawalan dari petugas polis. Arnius Toii, peserta aksi mengatakan masyarakat dua kecamatan tersebut selama ini hanya memanfaatkan penerangan dari lampu minyak tanah.
“Masyarakat sudah bosan dengan janji-janji,” kata Arnius yang juga merupakan Kepala Desa Bomba. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ahmad Yahya, yang menemui peserta aksi mengatakan akan menampung aspirasi yang disampaikan.
Namun, menurut Ahmad Yahya, jika masyarakat membutuhkan daya listrik dengan ukuran besar, maka PLN-lah yang bertanggung jawab.***
Pemkab Temui Pemilik Lahan Warga Berikan Secara Suka Rela
Media Alkhairat, Kamis 11 Desember 2008
Pemkab Temui Pemilik Lahan
Warga Berikan Secara Suka Rela
Parigi – Warga disekitar lokasi pembangunan proyek Pusat Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) oleh Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (Pikitring) PT PLN wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulmapa) di Kecamatan Tomini, Pemkab Parigi Moutong, awal pekan ini, memberikan lahannya secara sukarela dan hanya meminta ganti rugi tanaman.
Hal itu terungkap antara pemilik lahan dengan pihak pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang di pusatkan di Desa Tomini Barat.
Dalam pertemuan itu dibicarakan soal penetapan nilai kompensasi penggantian lahan warga dan melakukan sosialisasi tentang pembangunan PLTM.
Wakil Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu, pada kesempatan itu mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan sebagai langkah tindak lanjut dari pendataan lokasi yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari instansi teknis terhadap sejumlah lahan, baik yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan PLTM.
Dia menjelaskan, pemerintah sangat serius merespon pembangunan PLTM ini, karena pemerintah menyadari betapa pentingnya energi listrik bagi masyarakat, apalagi wilayah yang menjadi lokasi pembangunan PLTM ini, saat belum terjangkau listrik.
Rizal menambahkan, pembangunan PLTM ini bukan hanya dirasakan warga di Kecamatan Tomini, namun masyarakat di kecamatan lainnya seperti Tinombo Selatan, Tinombo, Palasa, Mepangan, Bolano, Lambunu, Taopa dan Kecamatan Moutong.
“Saya harap kita semua mendukung pembangunan PLTM ini, sebagai jawaban keluhan para Investor yang ingin menanamkan modalnya diwilayah ini, PLTM ini membuka jalan para investor masuk diwilayah Parigi Moutong,” katanya.
Warga juga berharap agar pembangunan itu segera direalisasikan dan mereka mengaku siap membantu proses pembangunannya. (ardin)
Pemkab Temui Pemilik Lahan
Warga Berikan Secara Suka Rela
Parigi – Warga disekitar lokasi pembangunan proyek Pusat Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) oleh Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (Pikitring) PT PLN wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulmapa) di Kecamatan Tomini, Pemkab Parigi Moutong, awal pekan ini, memberikan lahannya secara sukarela dan hanya meminta ganti rugi tanaman.
Hal itu terungkap antara pemilik lahan dengan pihak pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang di pusatkan di Desa Tomini Barat.
Dalam pertemuan itu dibicarakan soal penetapan nilai kompensasi penggantian lahan warga dan melakukan sosialisasi tentang pembangunan PLTM.
Wakil Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu, pada kesempatan itu mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan sebagai langkah tindak lanjut dari pendataan lokasi yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari instansi teknis terhadap sejumlah lahan, baik yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan PLTM.
Dia menjelaskan, pemerintah sangat serius merespon pembangunan PLTM ini, karena pemerintah menyadari betapa pentingnya energi listrik bagi masyarakat, apalagi wilayah yang menjadi lokasi pembangunan PLTM ini, saat belum terjangkau listrik.
Rizal menambahkan, pembangunan PLTM ini bukan hanya dirasakan warga di Kecamatan Tomini, namun masyarakat di kecamatan lainnya seperti Tinombo Selatan, Tinombo, Palasa, Mepangan, Bolano, Lambunu, Taopa dan Kecamatan Moutong.
“Saya harap kita semua mendukung pembangunan PLTM ini, sebagai jawaban keluhan para Investor yang ingin menanamkan modalnya diwilayah ini, PLTM ini membuka jalan para investor masuk diwilayah Parigi Moutong,” katanya.
Warga juga berharap agar pembangunan itu segera direalisasikan dan mereka mengaku siap membantu proses pembangunannya. (ardin)
Terkait Sambungan Liar PLN Terus Lakukan Penertiban
Media Alkhairat, Kamis 11 Desember 2008
Terkait Sambungan Liar
PLN Terus Lakukan Penertiban
Palu – Kepala PLN Cabang Palu Ahmad Riandie melalui Humasnya Petrus, SH mengatakan, pihaknya terus melakukan penertiban kasus pemasangan liar.
Menurut Petrus, setelah mendapat laporan mengenai adanya pemasangan liar yang dilakukan oleh para instalatir maupun pegawai PLN, pihaknya telah melakukan proses sesuai prosedur. “Jadi waktu kami mendapat laporan, kami langsung turun mengeceknya di lapangan, dan bila ditemukan tidak sesuai prosedur maka kami langsung proses,” katanya.
Selain itu kata Petrus, pihaknya masih terus melakukan pengecekan terkait kasus pemasangan liar yang dilakukan oleh para instalatir maupun oknum pegawai PLN.
Dia menambahkan, pemasangan liar yang dilakukan para instalatir banyak ditemukan dibeberapa wilayah. Petrus mencontohkan, tim penertiban telah melakukan beberapa pemasangan liar maupun sambungan langsung itu seperti di Jalan Kijang dan beberapa ruman lainnya.
“Kami telah menemukan beberapa sambungan liar dan telah dilakukan pemutusan sesuai prosedur yang ada di PLN,” jelasnya.
Temuan tim penertiban ini tambah Petrus, bukan hanya penyambungan liar yang dilakukan oleh para instalatir maupun pegawai PLN, tetapi ada juga para konsumen melakukan hal yang sama.
“Mungkin karena sulitnya mendapat listrik, ya mereka lakukan seperti itu, bahkan ada yang sambung sendiri,” terangnya.
Dari hasil penertiban tersebut lanjut Petrus, pihaknya langsung mengambil tindakan dan membuat berita acara kapada pemilik rumah terkait penyambungan aliran listrik yang tidak sesuai prosedur. (ahmad)
Terkait Sambungan Liar
PLN Terus Lakukan Penertiban
Palu – Kepala PLN Cabang Palu Ahmad Riandie melalui Humasnya Petrus, SH mengatakan, pihaknya terus melakukan penertiban kasus pemasangan liar.
Menurut Petrus, setelah mendapat laporan mengenai adanya pemasangan liar yang dilakukan oleh para instalatir maupun pegawai PLN, pihaknya telah melakukan proses sesuai prosedur. “Jadi waktu kami mendapat laporan, kami langsung turun mengeceknya di lapangan, dan bila ditemukan tidak sesuai prosedur maka kami langsung proses,” katanya.
Selain itu kata Petrus, pihaknya masih terus melakukan pengecekan terkait kasus pemasangan liar yang dilakukan oleh para instalatir maupun oknum pegawai PLN.
Dia menambahkan, pemasangan liar yang dilakukan para instalatir banyak ditemukan dibeberapa wilayah. Petrus mencontohkan, tim penertiban telah melakukan beberapa pemasangan liar maupun sambungan langsung itu seperti di Jalan Kijang dan beberapa ruman lainnya.
“Kami telah menemukan beberapa sambungan liar dan telah dilakukan pemutusan sesuai prosedur yang ada di PLN,” jelasnya.
Temuan tim penertiban ini tambah Petrus, bukan hanya penyambungan liar yang dilakukan oleh para instalatir maupun pegawai PLN, tetapi ada juga para konsumen melakukan hal yang sama.
“Mungkin karena sulitnya mendapat listrik, ya mereka lakukan seperti itu, bahkan ada yang sambung sendiri,” terangnya.
Dari hasil penertiban tersebut lanjut Petrus, pihaknya langsung mengambil tindakan dan membuat berita acara kapada pemilik rumah terkait penyambungan aliran listrik yang tidak sesuai prosedur. (ahmad)
Harga Komoditas Pertanian Turun Pengaruhi Kualitas Kredit
Media Alkhairat, Jum’at 5 Desember 2008
Harga Komoditas Pertanian Turun Pengaruhi Kualitas Kredit
Palu – Pemimpin Bank Indonesia Palu, Suparmo mengatakan kecenderungan menurunnya harga berbagai komoditas pertanian akhir-akhir ini seiring dengan melemahnya permintaan dunia menyebabkan tergerusnya pendapatan dan daya beli petani di Sulawesi Tengah dan bagi perbankan kodisi demikian akan mempengaruhi kualitas kredit.
Ia mengungkapkan sebagaimana diketahui bersama masyarakat Sulteng sebagian besar bekerja di sektor pertanian.
Sehingga gangguan kinerja pada sektor pertanian akan sangat mempengaruhi angka kemiskinan dan angka pengangguran. “Bagi Perbankan, hal ini tentunya sangat berpotensi mempengaruhi kualita kredit, terutama kredit sektor pertanian dan sektor perdagangan,” ujarnya kepada Media Alkhairat belum lama ini.
Ia menyebutkan dari sisi penyaluran kredi, pada triwulan III-2008 kredit perbankan teranacam tumbuh 33,22 persen (y-o-y), lebih tinggi dibandingkan triwulan III-2007 sebesar 24,63 persen (y-o-y).
Dan berdasarkan sektor ekonomi, pertumbuhan kredit terjadi pada seluruh sektor ekonomi kecuali sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan negative -0,75 persen (y-o-y).
Dalam kajian ekonomi regional Sulteng, sektor pertanian pada triwulan III-2008 diperkirakan tumbuh sebesar 1,03 persen (y-o-y), mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan triwulan III-2007 sebesar 11,19 persen (y-o-y) dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 3,23 persen.
Sektor pertanian mengalami perlambatan pertumbuhan terutama pada subsektor tanaman bahan makanan, subsektor perkebunan dan subsektor perikanan. (subarkah)
Harga Komoditas Pertanian Turun Pengaruhi Kualitas Kredit
Palu – Pemimpin Bank Indonesia Palu, Suparmo mengatakan kecenderungan menurunnya harga berbagai komoditas pertanian akhir-akhir ini seiring dengan melemahnya permintaan dunia menyebabkan tergerusnya pendapatan dan daya beli petani di Sulawesi Tengah dan bagi perbankan kodisi demikian akan mempengaruhi kualitas kredit.
Ia mengungkapkan sebagaimana diketahui bersama masyarakat Sulteng sebagian besar bekerja di sektor pertanian.
Sehingga gangguan kinerja pada sektor pertanian akan sangat mempengaruhi angka kemiskinan dan angka pengangguran. “Bagi Perbankan, hal ini tentunya sangat berpotensi mempengaruhi kualita kredit, terutama kredit sektor pertanian dan sektor perdagangan,” ujarnya kepada Media Alkhairat belum lama ini.
Ia menyebutkan dari sisi penyaluran kredi, pada triwulan III-2008 kredit perbankan teranacam tumbuh 33,22 persen (y-o-y), lebih tinggi dibandingkan triwulan III-2007 sebesar 24,63 persen (y-o-y).
Dan berdasarkan sektor ekonomi, pertumbuhan kredit terjadi pada seluruh sektor ekonomi kecuali sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan negative -0,75 persen (y-o-y).
Dalam kajian ekonomi regional Sulteng, sektor pertanian pada triwulan III-2008 diperkirakan tumbuh sebesar 1,03 persen (y-o-y), mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan triwulan III-2007 sebesar 11,19 persen (y-o-y) dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 3,23 persen.
Sektor pertanian mengalami perlambatan pertumbuhan terutama pada subsektor tanaman bahan makanan, subsektor perkebunan dan subsektor perikanan. (subarkah)
PLN Harus Diaudit
Media Alkhairat, Kamis 4 Desember 2008
PLN Harus Diaudit
Palu – Citra Kota Palu belakangan ini menjadi terpuruk, dimata warga dan orang diluar Palu akibat kinerja PLN yang amburadul. Karena itu kepada pihak yang berkompoten untuk segera mengaudit Badan Usaha Milik Negara ini. Arifin Sanusi, Wakil Ketua DPRD Kota Palu, mengatakan itu dalam diskusi terbuka antara pihak PLN Cabang Palu, PLTU, DPRD Kota, dan masyarakat yang difasilitasi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, Rabu kemarin.
Arifin mengatakan pengelolaan listrik Palu, PLN dan PLTU, harus peka terhadap kegelisahan masyarakat Kota Palu. Sebab kata dia, bukan saja PLN mengalami krisis kepercayaan tapi juga pemerintah kota Palu terkena imbasnya.
“Ketidakstabilan listrik membuat perekonomian Kota Palu lumpuh, terganggunya anak-anak sekolah untuk melakukan aktifitas belajar dan banyak lagi masalah termasuk kurangnya para investor yang masuk menanamkan modal,” terangnya.
Politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyatakan, pihak pengelolaan kelistrikan harus menjalankan fungsinya secara sosial, jangan hanya mencari keuntungan. Jika yang diprioritaskan untuk mencari keuntungan, maka persoalan ini tidak akan tuntas. Selain itu PLN menormalkan listrik hanya pada momen-momen tertentu saja, setelah itu pemadaman kembali terjadi. “PLN jangan gitu dong, itu namanya mempermainkan emosi warga,” katanya.
PLN dan PLTU beralasan, pemadaman ini terjadi hanya persoalan tekhnis. Pihak PLN juga berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan kelistrikan do Kota Palu agar tak ada lagi pemadaman bergilir. Cuma pesoalan ini memakan waktu yang cukup lama.
Peserta diskusi menampik alasan PLN itu. “Kalau Cuma alasan teknis kenapa tidak diselesaikan secepatnya, padahal persoalan ini sudah cukup lama. Jangan bikin masyarakat tambah marah,” kata Fadlan salah seorang warga Nupabomba Kabupaten Donggala.
Diskusi yang sedikit memanas karena tiba-tiba di kantor PBHR terjadi pemadaman listrik. Diskusipun dilanjutkan dengan penerangan lilin.
Sementara itu Ketua Komisi III/Pembangunan DPRD Sulteng Muharram Nurdin menyatakan, penyambungan listrik liar yang mencuat belakangan ini merupakan kekeliruan besar. PT PLN telah melakukan praktek penipuan terhadap rakyat sebagai konsumen listrik. “Penyambungan liar mestinya tidak terjadi, sebab itu merupakan pembohongan pada konsumen,” kata Muharram.
Apalagi kondisi saat ini yang masih sering terjadi pemadaman bergilir, artinya Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) di Silae masih belum normal, sementara PLTU Mpanau juga belum sepenuhnya memberikan suplai sebaik mungkin. “Ini mestinya menjadi pertimbangan bagi semua yang berkepntingan khususnya Developer dan PLN,” tegasnya.
Anggota Komisi III DPRD Sulteng Sony Thandra menambahkan, penyambungan liar atau multiguna yang dilakukan PLN sebenarnya tidak pernah ada, akan tetapi menjadi ada, karena ada oknum-oknum tertentu yang menginginkan keuntungan besar dari kerjaan tersebut. “Ini semuanya yang mestinya perlu untuk ditertibkan,” unkapnya. (ahmad/syarif)
PLN Harus Diaudit
Palu – Citra Kota Palu belakangan ini menjadi terpuruk, dimata warga dan orang diluar Palu akibat kinerja PLN yang amburadul. Karena itu kepada pihak yang berkompoten untuk segera mengaudit Badan Usaha Milik Negara ini. Arifin Sanusi, Wakil Ketua DPRD Kota Palu, mengatakan itu dalam diskusi terbuka antara pihak PLN Cabang Palu, PLTU, DPRD Kota, dan masyarakat yang difasilitasi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng, Rabu kemarin.
Arifin mengatakan pengelolaan listrik Palu, PLN dan PLTU, harus peka terhadap kegelisahan masyarakat Kota Palu. Sebab kata dia, bukan saja PLN mengalami krisis kepercayaan tapi juga pemerintah kota Palu terkena imbasnya.
“Ketidakstabilan listrik membuat perekonomian Kota Palu lumpuh, terganggunya anak-anak sekolah untuk melakukan aktifitas belajar dan banyak lagi masalah termasuk kurangnya para investor yang masuk menanamkan modal,” terangnya.
Politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyatakan, pihak pengelolaan kelistrikan harus menjalankan fungsinya secara sosial, jangan hanya mencari keuntungan. Jika yang diprioritaskan untuk mencari keuntungan, maka persoalan ini tidak akan tuntas. Selain itu PLN menormalkan listrik hanya pada momen-momen tertentu saja, setelah itu pemadaman kembali terjadi. “PLN jangan gitu dong, itu namanya mempermainkan emosi warga,” katanya.
PLN dan PLTU beralasan, pemadaman ini terjadi hanya persoalan tekhnis. Pihak PLN juga berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan kelistrikan do Kota Palu agar tak ada lagi pemadaman bergilir. Cuma pesoalan ini memakan waktu yang cukup lama.
Peserta diskusi menampik alasan PLN itu. “Kalau Cuma alasan teknis kenapa tidak diselesaikan secepatnya, padahal persoalan ini sudah cukup lama. Jangan bikin masyarakat tambah marah,” kata Fadlan salah seorang warga Nupabomba Kabupaten Donggala.
Diskusi yang sedikit memanas karena tiba-tiba di kantor PBHR terjadi pemadaman listrik. Diskusipun dilanjutkan dengan penerangan lilin.
Sementara itu Ketua Komisi III/Pembangunan DPRD Sulteng Muharram Nurdin menyatakan, penyambungan listrik liar yang mencuat belakangan ini merupakan kekeliruan besar. PT PLN telah melakukan praktek penipuan terhadap rakyat sebagai konsumen listrik. “Penyambungan liar mestinya tidak terjadi, sebab itu merupakan pembohongan pada konsumen,” kata Muharram.
Apalagi kondisi saat ini yang masih sering terjadi pemadaman bergilir, artinya Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) di Silae masih belum normal, sementara PLTU Mpanau juga belum sepenuhnya memberikan suplai sebaik mungkin. “Ini mestinya menjadi pertimbangan bagi semua yang berkepntingan khususnya Developer dan PLN,” tegasnya.
Anggota Komisi III DPRD Sulteng Sony Thandra menambahkan, penyambungan liar atau multiguna yang dilakukan PLN sebenarnya tidak pernah ada, akan tetapi menjadi ada, karena ada oknum-oknum tertentu yang menginginkan keuntungan besar dari kerjaan tersebut. “Ini semuanya yang mestinya perlu untuk ditertibkan,” unkapnya. (ahmad/syarif)
WALHI Desak Polres Periksa PT PN XIV
Media Alkhairat, Kamis 4 Desember 2008
WALHI Desak Polres Periksa PT PN XIV
Palu – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah mendesak pihak Kepolisian Resor (Polres) Morowali untuk memproses laporan Petani Desa Tabarano Kecamatan Mori Atas dan melakukan pemerikasaan atas Pihak PT. PN XIV.
Desakan itu disampaikan Koordinator Advokasi dan Kampanye Walhi Sulteng, Hajalia Somba dalam siaran persnya, yang diterima Media Alkhairat. Rabu (03/12).
Selain itu kata Lia sapaan akrab Hajalia, Walhi Sulteng juga meminta kepada pihak Pemerintah Kabupaten Morowali Eksekutif dan Legislatif dan Pemerintah Provinsi untuk secepatnya merespon keresahan petani Desa Tabarano untuk membuktikan keberpihakan Pemerintah dalam melindungi kehidupan rakyatnya.
Saat ini, kata Lia sengketa atau perselisihan antara masyarakat di Desa Tabarano Kecamatan Mori Atas sebagai pemilik lahan dengan pihak PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PKS Tomata. Dimana petani di Desa Tabarano saat ini dengan didampingi oleh Yayasan Wasantara (Anggota Jaringan Walhi Sulteng) tengah menempuh jalur hukum dan telah menunjuk LBH Sulteng sebagai kuasa hukumnya dan telah melaporkan pihak PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PKS Tomata ke Polres Morowali atas tindak pidana dengan dugagaan melakukan penipuan.
“Namun sangat disayangkan hingga saat ini pihak Polres Morowali belum dengan serius memproses laporan petani Desa Tabarano. Karena hingga saat ini belum ada kejelasan sejauh mana proses hukum yang dilakukan oleh pihak Polres Morowali,” katanya. (banjir)
WALHI Desak Polres Periksa PT PN XIV
Palu – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah mendesak pihak Kepolisian Resor (Polres) Morowali untuk memproses laporan Petani Desa Tabarano Kecamatan Mori Atas dan melakukan pemerikasaan atas Pihak PT. PN XIV.
Desakan itu disampaikan Koordinator Advokasi dan Kampanye Walhi Sulteng, Hajalia Somba dalam siaran persnya, yang diterima Media Alkhairat. Rabu (03/12).
Selain itu kata Lia sapaan akrab Hajalia, Walhi Sulteng juga meminta kepada pihak Pemerintah Kabupaten Morowali Eksekutif dan Legislatif dan Pemerintah Provinsi untuk secepatnya merespon keresahan petani Desa Tabarano untuk membuktikan keberpihakan Pemerintah dalam melindungi kehidupan rakyatnya.
Saat ini, kata Lia sengketa atau perselisihan antara masyarakat di Desa Tabarano Kecamatan Mori Atas sebagai pemilik lahan dengan pihak PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PKS Tomata. Dimana petani di Desa Tabarano saat ini dengan didampingi oleh Yayasan Wasantara (Anggota Jaringan Walhi Sulteng) tengah menempuh jalur hukum dan telah menunjuk LBH Sulteng sebagai kuasa hukumnya dan telah melaporkan pihak PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PKS Tomata ke Polres Morowali atas tindak pidana dengan dugagaan melakukan penipuan.
“Namun sangat disayangkan hingga saat ini pihak Polres Morowali belum dengan serius memproses laporan petani Desa Tabarano. Karena hingga saat ini belum ada kejelasan sejauh mana proses hukum yang dilakukan oleh pihak Polres Morowali,” katanya. (banjir)
Publik Hearing PT Inco Diwarnai Kritikan
Media Alkhairat, Kamis 4 Desember 2008
Publik Hearing PT Inco Diwarnai Kritikan
Morowali – Publik hearing atau konsultasi publik PT Inco terkait dengan rencana kegiatan penambangan, pembangunan jalan tambang serta rencana pembangunan dan pengoperasian pabrik pengolahan nikel, yang berlangsung di gedung Rahasebe Bungku Tengah, Selasa (2/12) lalu, di warnai aksi protes dari sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Morowali.
Kritikan dan protes itu datang dari seluruh peserta yang hadir dan merupakan masyarakat lingkar tambang.
Beberapa tokoh masyarakat lingkar tambang PT Inco Blok Bahodopi pada sesi tanya jawab mengkritik bahkan memprotes keberadaan PT Inco yang sudah tujuh belas tahun di Morowali.
Moh Arif Tokoh Masyarakat sekaligus Tokoh Adat Bahodopi mendukung rencana kegiatan PT Inco. Namun kata dia, hingga kini dua desa yakni Desa Keurea dan Bahomakmur Kecamatan Bahodopi belum mendapatkan hak-haknya seperti desa lainnya yang berada disekitar lingkar tambang.
“Dua desa ini belim mendapatkan dana community development karena belum masuk menjadi desa binaan PT Inco, padahal titik batas area kontrak karya PT Inco berada di dua desa tersebut,” katanya.
Sementara itu masih adanya tumpang tindih lahan antara lahan warga dengan area kontrak karya milik PT Inco.
“Seharusnya persoalan tumpang tindih lahan antara lahan milik warga dan yang masuk dalam area kontrak karya ini diselesaikan terlebih dahulu sebelum membangun pabrik dan melakukan Amdal,” kata Kades Bahomoteve Sudin Badar.
Bahkan anggota Kamisi C DPRD Mororwali, Aslan menyampaikan protes kerasnya terhadap model kontrak karya PT Inco. Menurut politisi PKB ini, seharusnya pemerintah pusat sudah mencabut izin kontrak karya PT Inco, karena keberadaannya kurang lebih tujuh belas tahun di Morowali justru menimbulkan berbagai persoalan ditengah masyarakat tanpa ada penyelesaiannya.
“Seharusnya pihak Pemerintah Pusat sudah mencabut izin kontrak karya itu, bukan justru memberikan kesempatan untuk meningkatkan tahap kegiatannya di Bahodopi ,” tegasnya.
Berkaitan dengan semua kritikan dan masukan itu Director of Pomalaa and Bahodopi Project Relations PT Inco, Kuyung Andarwina mengatakan, kegiatan publik hearing ini dilaksanakan dengan maksud mengupayakan keterlibatan masyarakat serta keterbukaan informasi yang didasarkan pada Keputusan Kepala Bapeda Nomor 08 tahu 2000 tentang keterlibatan masyarakat serta keterbukaan informasi.
“Inilah tujuan utama dilaksanakannya kegiatan publik hearing yaitu mengharapkan kritik dan masukan dari masyarakat untuk menjadi dasar PT Inco dalam mengambil kebijakan selanjutnya,” katanya.
Sementara itu, staf Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, Rudolf Noinggolan,menyampaikan kontrak karya PT Inco ini adalah sebuah proses penambangan yang benar-benar melalui tahapan-tahapan secara benar.
Menurutnya, proses eksplorasi panjang ala PT Inco menandakan keseriusan dan kehati-hatian perusahaan multi nasional itu dalam hal melakukan penambangan nikel. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan ilmiah serta aturan-aturan penambangan yang berlaku. (zen)
Publik Hearing PT Inco Diwarnai Kritikan
Morowali – Publik hearing atau konsultasi publik PT Inco terkait dengan rencana kegiatan penambangan, pembangunan jalan tambang serta rencana pembangunan dan pengoperasian pabrik pengolahan nikel, yang berlangsung di gedung Rahasebe Bungku Tengah, Selasa (2/12) lalu, di warnai aksi protes dari sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Morowali.
Kritikan dan protes itu datang dari seluruh peserta yang hadir dan merupakan masyarakat lingkar tambang.
Beberapa tokoh masyarakat lingkar tambang PT Inco Blok Bahodopi pada sesi tanya jawab mengkritik bahkan memprotes keberadaan PT Inco yang sudah tujuh belas tahun di Morowali.
Moh Arif Tokoh Masyarakat sekaligus Tokoh Adat Bahodopi mendukung rencana kegiatan PT Inco. Namun kata dia, hingga kini dua desa yakni Desa Keurea dan Bahomakmur Kecamatan Bahodopi belum mendapatkan hak-haknya seperti desa lainnya yang berada disekitar lingkar tambang.
“Dua desa ini belim mendapatkan dana community development karena belum masuk menjadi desa binaan PT Inco, padahal titik batas area kontrak karya PT Inco berada di dua desa tersebut,” katanya.
Sementara itu masih adanya tumpang tindih lahan antara lahan warga dengan area kontrak karya milik PT Inco.
“Seharusnya persoalan tumpang tindih lahan antara lahan milik warga dan yang masuk dalam area kontrak karya ini diselesaikan terlebih dahulu sebelum membangun pabrik dan melakukan Amdal,” kata Kades Bahomoteve Sudin Badar.
Bahkan anggota Kamisi C DPRD Mororwali, Aslan menyampaikan protes kerasnya terhadap model kontrak karya PT Inco. Menurut politisi PKB ini, seharusnya pemerintah pusat sudah mencabut izin kontrak karya PT Inco, karena keberadaannya kurang lebih tujuh belas tahun di Morowali justru menimbulkan berbagai persoalan ditengah masyarakat tanpa ada penyelesaiannya.
“Seharusnya pihak Pemerintah Pusat sudah mencabut izin kontrak karya itu, bukan justru memberikan kesempatan untuk meningkatkan tahap kegiatannya di Bahodopi ,” tegasnya.
Berkaitan dengan semua kritikan dan masukan itu Director of Pomalaa and Bahodopi Project Relations PT Inco, Kuyung Andarwina mengatakan, kegiatan publik hearing ini dilaksanakan dengan maksud mengupayakan keterlibatan masyarakat serta keterbukaan informasi yang didasarkan pada Keputusan Kepala Bapeda Nomor 08 tahu 2000 tentang keterlibatan masyarakat serta keterbukaan informasi.
“Inilah tujuan utama dilaksanakannya kegiatan publik hearing yaitu mengharapkan kritik dan masukan dari masyarakat untuk menjadi dasar PT Inco dalam mengambil kebijakan selanjutnya,” katanya.
Sementara itu, staf Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, Rudolf Noinggolan,menyampaikan kontrak karya PT Inco ini adalah sebuah proses penambangan yang benar-benar melalui tahapan-tahapan secara benar.
Menurutnya, proses eksplorasi panjang ala PT Inco menandakan keseriusan dan kehati-hatian perusahaan multi nasional itu dalam hal melakukan penambangan nikel. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan ilmiah serta aturan-aturan penambangan yang berlaku. (zen)
Terjang Minta Polisi Hentikan Kriminalisasi Warga Bohotokong
Media Alkhairat, Selasa 2 Desember 2008
Terjang Minta Polisi Hentikan Kriminalisasi Warga Bohotokong
Palu – Komite Perjuangan untuk Bohotokong (Terjang) meminta kepada kepolisian sebagai institusi penegak hukum menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat Bohotokong, terkait dengan pemanggilan kembali enam orang petani Bohotokong oleh Polres Banggai.
Selain itu Terjang juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), untuk segera melakukan advokasi yang lebih serius dan melakukan pengusutan secara tuntas terutama kasus kematian Almarhum Saharuddin pada tahun 2002 lalu, yang terjadi diteras rumah Jhony Nayona serta meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar mengusut kasus ini.
“Kami menyesalkan upaya penangkapan kembali terhadap petani Bohotokong dan penangkapan itu sarat akan upaya intimidasi terhadap rakyat Bohotokong,” kata Ketua Terjang Nurhajjah AT dalam siaran persnya yang diterima Media Alkhairat, Senin (01/12).
Dia menyebutkan, penangkapan terhadap petani Bohotokong yakni Arham Basurah, Arjun Basurah, Nunu Tonggadio, Hima Ali, Yakup dan Gapa hanyalah upaya intimidasi terhadap warga Bohotokong yang telah terjadi secara berulang-ulang sejak tahun 1990.
Dia juga menjelaskan, sejak masa itu puluhan bahkan ratusan surat panggilan telah dilayangkan oleh pihak kepolisian. Selain itu mereka menjelaskan dari beberapa warga yang dipanggil belasan diantaranya telah ditahan dan berbagai rangkaian kasus intimidasi, kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh pengusaha maupun anggota kepolisian terus dialami warga Bohotokong.
Terjang juga menilai aparat kepolisian yang ada didaerah itu saat ini sudah tidak lagi menunjukkan kenetralannya. Hal ini disebabkan selama ini pemerikasaan hanya sebatas kepada masyarakat kecil tanpa membrikan transparansi tentang pemerikasaan terhadap pengusahan dan Badan Pertanahan Nasional, sebagai badan yang telah mengeluarkan sertifikat yang belum jelas kebenarannya.
“Seharusnya aparat kepolisian lebih memfokuskan pemerikasaannya terhadap para pengusaha dan BPN, untuk memastika apakah jalan yang telah dilakukan dengan pembuatan sertifikat sudah sesuai dengan aturan agar dapat mengungkap kebenaran materillnya,” katanya.
Selain itu kata Nurhajjah, salah satu dari warga yang mendapat panggilan atas nama Arham Basurah, adalah murni melanggar Undang-undang No. 39 Tahun 1999 pasal 18 tentang hak asasi manusia yang menegaskan bahwa.
Setiap warga tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan. Karena pada peradilan sebelumnya Arham Basurah CS, sudah pernah menjalani peradilan dan dinyatakan tidak bersalah. (amat banjir)
Terjang Minta Polisi Hentikan Kriminalisasi Warga Bohotokong
Palu – Komite Perjuangan untuk Bohotokong (Terjang) meminta kepada kepolisian sebagai institusi penegak hukum menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat Bohotokong, terkait dengan pemanggilan kembali enam orang petani Bohotokong oleh Polres Banggai.
Selain itu Terjang juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), untuk segera melakukan advokasi yang lebih serius dan melakukan pengusutan secara tuntas terutama kasus kematian Almarhum Saharuddin pada tahun 2002 lalu, yang terjadi diteras rumah Jhony Nayona serta meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar mengusut kasus ini.
“Kami menyesalkan upaya penangkapan kembali terhadap petani Bohotokong dan penangkapan itu sarat akan upaya intimidasi terhadap rakyat Bohotokong,” kata Ketua Terjang Nurhajjah AT dalam siaran persnya yang diterima Media Alkhairat, Senin (01/12).
Dia menyebutkan, penangkapan terhadap petani Bohotokong yakni Arham Basurah, Arjun Basurah, Nunu Tonggadio, Hima Ali, Yakup dan Gapa hanyalah upaya intimidasi terhadap warga Bohotokong yang telah terjadi secara berulang-ulang sejak tahun 1990.
Dia juga menjelaskan, sejak masa itu puluhan bahkan ratusan surat panggilan telah dilayangkan oleh pihak kepolisian. Selain itu mereka menjelaskan dari beberapa warga yang dipanggil belasan diantaranya telah ditahan dan berbagai rangkaian kasus intimidasi, kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh pengusaha maupun anggota kepolisian terus dialami warga Bohotokong.
Terjang juga menilai aparat kepolisian yang ada didaerah itu saat ini sudah tidak lagi menunjukkan kenetralannya. Hal ini disebabkan selama ini pemerikasaan hanya sebatas kepada masyarakat kecil tanpa membrikan transparansi tentang pemerikasaan terhadap pengusahan dan Badan Pertanahan Nasional, sebagai badan yang telah mengeluarkan sertifikat yang belum jelas kebenarannya.
“Seharusnya aparat kepolisian lebih memfokuskan pemerikasaannya terhadap para pengusaha dan BPN, untuk memastika apakah jalan yang telah dilakukan dengan pembuatan sertifikat sudah sesuai dengan aturan agar dapat mengungkap kebenaran materillnya,” katanya.
Selain itu kata Nurhajjah, salah satu dari warga yang mendapat panggilan atas nama Arham Basurah, adalah murni melanggar Undang-undang No. 39 Tahun 1999 pasal 18 tentang hak asasi manusia yang menegaskan bahwa.
Setiap warga tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan. Karena pada peradilan sebelumnya Arham Basurah CS, sudah pernah menjalani peradilan dan dinyatakan tidak bersalah. (amat banjir)
PLN Putus Sambungan Multiguna
Media Alkhairat, Rabu 3 Desember 2008
PLN Putus Sambungan Multiguna
Palu – PLN Cabang Palu melakukan pemutusan sementara aliran listrik dibeberapa perumahan karena kontrak pemakain telah berakhir. Pemutusan ini dialami perumahan Lagarutu Palu Timur dan perumahan Polda di Kaluku Bula, Donggala.
Humas PLN Cabang Palu, Petrus yang dihubungi Media Alkhairat Selasa (2/12) menjelaskan, pihaknya melakukan pemutusan aliran multiguna disejumlah perumahan karena masa kontrak pemakaian telah berakhir.
Menurut Petrus, pihaknya menerima pemasangan baru dengan sistem multiguna dengan cara kontrak. Pemasangan multiguna adalah pemasangan yang bersifat sementara atau sistem kontrak antara PLN dan konsumen.
“Untuk sementara kami putuskan alirannya, karena masa kontrak telah selesai. Kita tinggal menunggu permohonan mereka lagi ke PLN,” katanya.
Dia mengatakan setelah kontrak, maka pihak PLN akan melakukan penyambungan kembali.
“Jika permintaan pemasangan satu bulan, maka konsumen kembali bermohon ke PLN untuk perpanjangan dengan catatan mengacu pada neraca daya,” jelasnya.
Petrus mengungkapkan, pengelola perumahan Lagarutu dan Polda yang aliran listriknya diputus sepekan terakhir, hingga saat ini belum mangajukan perpanjangan kontrak.
“Kalau kondisi sekarang kami belum bisa terima perpanjangan atau pemasangan baru, karena kami melihat neraca daya. Jika masih terjadi difisit maka harus menunggu pembangkit baru,” tandasnya.
Ditemui terpisah, Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (REI) Sulteng, Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya berharap pemutusan yang dilakukan pihak PLN itu bisa disambung kembali.
Menurut Saiful, pemasangan sambungan di perumahan BTN Lagarutu sudah termasuk dalam neraca daya sebelumnya. “Saya berharap pihak PLN bisa melakukan pemasangan kembali, bila perlu pemasangan kembali ini normal,” kata Saiful berharap.
Dia menambahkan, perumahan Lagarutu bukan perumahan elit, tetapi perumahan kelas menengah kebawah. Perumahan untuk masyarak kecil ini mendapat subsidi pemerintah.
Pantauan Media Alkhairat di BTN Lagarutu, sebanyak 300 unit rumah yang menggunakan jasa pemasangan multiguna terlihat gelap dan warga hanya menggunakan lilin sebagai pengganti penerangan didalam rumah. (ahmad)
PLN Putus Sambungan Multiguna
Palu – PLN Cabang Palu melakukan pemutusan sementara aliran listrik dibeberapa perumahan karena kontrak pemakain telah berakhir. Pemutusan ini dialami perumahan Lagarutu Palu Timur dan perumahan Polda di Kaluku Bula, Donggala.
Humas PLN Cabang Palu, Petrus yang dihubungi Media Alkhairat Selasa (2/12) menjelaskan, pihaknya melakukan pemutusan aliran multiguna disejumlah perumahan karena masa kontrak pemakaian telah berakhir.
Menurut Petrus, pihaknya menerima pemasangan baru dengan sistem multiguna dengan cara kontrak. Pemasangan multiguna adalah pemasangan yang bersifat sementara atau sistem kontrak antara PLN dan konsumen.
“Untuk sementara kami putuskan alirannya, karena masa kontrak telah selesai. Kita tinggal menunggu permohonan mereka lagi ke PLN,” katanya.
Dia mengatakan setelah kontrak, maka pihak PLN akan melakukan penyambungan kembali.
“Jika permintaan pemasangan satu bulan, maka konsumen kembali bermohon ke PLN untuk perpanjangan dengan catatan mengacu pada neraca daya,” jelasnya.
Petrus mengungkapkan, pengelola perumahan Lagarutu dan Polda yang aliran listriknya diputus sepekan terakhir, hingga saat ini belum mangajukan perpanjangan kontrak.
“Kalau kondisi sekarang kami belum bisa terima perpanjangan atau pemasangan baru, karena kami melihat neraca daya. Jika masih terjadi difisit maka harus menunggu pembangkit baru,” tandasnya.
Ditemui terpisah, Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (REI) Sulteng, Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya berharap pemutusan yang dilakukan pihak PLN itu bisa disambung kembali.
Menurut Saiful, pemasangan sambungan di perumahan BTN Lagarutu sudah termasuk dalam neraca daya sebelumnya. “Saya berharap pihak PLN bisa melakukan pemasangan kembali, bila perlu pemasangan kembali ini normal,” kata Saiful berharap.
Dia menambahkan, perumahan Lagarutu bukan perumahan elit, tetapi perumahan kelas menengah kebawah. Perumahan untuk masyarak kecil ini mendapat subsidi pemerintah.
Pantauan Media Alkhairat di BTN Lagarutu, sebanyak 300 unit rumah yang menggunakan jasa pemasangan multiguna terlihat gelap dan warga hanya menggunakan lilin sebagai pengganti penerangan didalam rumah. (ahmad)
Jumlah Masyarakat Miskin Di Sulteng Masih Tinggi
Media Alkhairat, Rabu 3 Desember 2008
Jumlah Masyarakat Miskin Di Sulteng Masih Tinggi
Palu – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Sulawesi tengah, dr Abdullah mengatakan, pemerintah Sulteng menargetkan menurunnya angka kemiskinan sebanyak dua persen setiap tahunnya.
“Target dua persen sebenarnya cukup sedikit, memang target itu kita sesuaikan dengan kemampuan daerah,” kata dr Abdullah dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA-SKPD 2009 dengan partner kerja Komisi III (Pembangunan) DPRD Sulteng kemarin.
Menurutnya, masalah kemiskinan di Sulteng merupakan suatu kendala besar untuk kemajuan daerah ini. Hingga saat ini jumlah masyarakat miskin di Sulteng mencapai 22,46 persen.
Menurut dr Abdullah, jumlah tersebut masih merupakan terbesar dibandingkan daerah lain di Indonesia seperti Kalimantan dan Jawa yang hanya sekitar 18 sekian persen. “Makanya kita akan terus berusaha menurunkan angka kemiskinan Sulteng minimal dua persen pertahun, sehingga tahun depan juga bisa turun menjadi 20 persen,” katanya.
Langkah tepat dan ampuh saat ini, katanya, adalah dengan menerapkan dan melancarkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dengan memberikan pelatihan dan dana pada masyarakat miskin.
Program ini diharapkan dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin di Sulteng.
“PNPM sudah mulai memperlihatkan hasilnya, makanya kita akan terus genjot melalui program itu,” ungkapnya.
Ketua Komisi III/Pembangunan DPRD Sulteng, Muharram Nurdin mengharapkan BPMD benar-benar serius menangani masalah kemiskinan di Sulteng.
“Program harus benar-benar tepat sasaran, tepat pada masyarakat miskin,” tegasnya.
Menurut Muharram, beberapa program BPMD Sulteng masih kurang tepat, sehingga RKA-SKPD, mestinya bisa diperbaiki sehingga tidak menyalahi aturan penggunaan anggaran yang telah diatur. (syarif)
Jumlah Masyarakat Miskin Di Sulteng Masih Tinggi
Palu – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Sulawesi tengah, dr Abdullah mengatakan, pemerintah Sulteng menargetkan menurunnya angka kemiskinan sebanyak dua persen setiap tahunnya.
“Target dua persen sebenarnya cukup sedikit, memang target itu kita sesuaikan dengan kemampuan daerah,” kata dr Abdullah dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA-SKPD 2009 dengan partner kerja Komisi III (Pembangunan) DPRD Sulteng kemarin.
Menurutnya, masalah kemiskinan di Sulteng merupakan suatu kendala besar untuk kemajuan daerah ini. Hingga saat ini jumlah masyarakat miskin di Sulteng mencapai 22,46 persen.
Menurut dr Abdullah, jumlah tersebut masih merupakan terbesar dibandingkan daerah lain di Indonesia seperti Kalimantan dan Jawa yang hanya sekitar 18 sekian persen. “Makanya kita akan terus berusaha menurunkan angka kemiskinan Sulteng minimal dua persen pertahun, sehingga tahun depan juga bisa turun menjadi 20 persen,” katanya.
Langkah tepat dan ampuh saat ini, katanya, adalah dengan menerapkan dan melancarkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dengan memberikan pelatihan dan dana pada masyarakat miskin.
Program ini diharapkan dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin di Sulteng.
“PNPM sudah mulai memperlihatkan hasilnya, makanya kita akan terus genjot melalui program itu,” ungkapnya.
Ketua Komisi III/Pembangunan DPRD Sulteng, Muharram Nurdin mengharapkan BPMD benar-benar serius menangani masalah kemiskinan di Sulteng.
“Program harus benar-benar tepat sasaran, tepat pada masyarakat miskin,” tegasnya.
Menurut Muharram, beberapa program BPMD Sulteng masih kurang tepat, sehingga RKA-SKPD, mestinya bisa diperbaiki sehingga tidak menyalahi aturan penggunaan anggaran yang telah diatur. (syarif)
Rabu, 10 Desember 2008
Jangan Pilih Perusak Lingkungan !
Oleh : Wilianita Selviana
Fenomena politik praktis melalui pencitraan figur yang marak dilakukan oleh para politisi akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan. Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 memang sangat menyibukan para politisi di Indonesia, demikian pula Sulawesi Tengah. Di semua daerah kabupaten dan kota, sepanjang jalan yang dilewati pasti terpampang baliho-baliho besar yang memuat himbauan untuk memilih orang-orang yang berpose di dalamnya yang katanya berjuang untuk kepentingan rakyat melalui Pemilu 2009.
Beragam pose dipampang bak ‘foto model’ yang sering dijumpai pada poster-poster yang dijual murah di pasar inpres. Semuanya berlomba-lomba tampil paling menarik, paling cantik atau paling gagah dengan pencitraan figur masing-masing ditambah kata-kata manis penuh harapan akan Indonesia yang lebih baik serta kesejahteraan rakyat yang akan terjamin jika mereka terpilih, tak lupa juga biasanya diselipkan gambar tokoh-tokoh yang menjadi ikon partainya.
Tata kota yang memang sudah semrawut semakin buruk dengan bertebarannya atribut kampanye dimana-mana. Baliho, banner, pamphlet, sticker, semua terpajang di setiap sudut kota bersanding dengan iklan rokok, sabun, detergen, motor dan handphone atau produk lainnya yang selama ini terpajang rapi di tempat yang memang telah disediakan. Karena iklan-iklan ini jelas kontribusinya ke daerah melalui pembayaran retribusi, lalu bagaimana dengan politisi yang memajang pose mereka akankah juga membayar retribusi? Belum tentu, tunggu nanti sajalah jika mungkin terpilih.
Pencitraan figur dalam politik praktis memang dinilai wajar-wajar saja, akan tetapi sangat mengkhawatirkan jika pemilih tidak diajarkan untuk cerdas. Pemilih bisa akan dengan mudah terkecoh dengan pose-pose yang sangat menarik tanpa tau dan kenal siapa orang yang berpose itu. Apalagi dengan kondisi saat ini, sebagian besar pemilih menjadi apatis tidak lagi peduli siapa yang akan terpilih karena mereka percaya tidak akan ada perubahan yang signifikan terjadi pada negeri ini selama politik praktis itu dijadikan prioritas utama sebagai jalan menuju perubahan.
Kekhawatiran ini sangat beralasan, dimana kondisi sosial, ekonomi dan ekologi yang semakin merosot tajam perlu menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak terutama para pengambil kebijakan dan wakil rakyat untuk tidak mementingkan diri sendiri ataupun golongan demi tujuan sesaat yang mengorbankan rakyat dan lingkungan. Angka kemiskinan yang terus meningkat di tengah-tengah kekayaan sumber daya alam yang dimiliki adalah potret ironi yang terjadi pada negeri ini. Eksploitasi sumber daya alam yang juga sebanding dengan perusakan lingkungan skala besar telah terbukti di depan mata. Bencana bertebaran di semua daerah tanpa bisa diprediksi lagi, hingga kewalahan mengahadapinya. Sulawesi Tengah tercatat lebih dari 200 kali terjadi banjir dan longsor sepanjang tahun 2007 hingga 2008. Sementara ‘karpet merah’ terus digelar untuk ekspansi industri pertambangan dan perkebunan skala besar (sawit) yang sepanjang sejarahnya selalu menimbulkan dampak lingkungan yang luar biasa bahkan sampai menggusur sumber-sumber mata pencaharian utama rakyat. Siapapun yang membiarkan kondisi ini terus berlangsung, dia adalah perusak lingkungan dan tidak patut dipilih dalam Pemilu 2009.
Pemilu 2009 mendatang adalah momen penting menentukan arah perubahan bangsa ini pasca reformasi. Kemandirian serta kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat adalah hal utama bukan sekedar jargon. Namun jika para perusak lingkungan justru tetap diberi ruang yang seluas-luasnya, harapan itu akan tetap menjadi harapan dari masa ke masa. Sudah saatnya rakyat bangkit melawan pembodohan dengan politik pencitraan. Rakyat harus menjadi pemilih yang cerdas di Pemilu nanti dan yang pasti, “Jangan Pilih Perusak Lingkungan!”(Ne sélectionnez pas le destroyer environnement!)***
Fenomena politik praktis melalui pencitraan figur yang marak dilakukan oleh para politisi akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan. Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 memang sangat menyibukan para politisi di Indonesia, demikian pula Sulawesi Tengah. Di semua daerah kabupaten dan kota, sepanjang jalan yang dilewati pasti terpampang baliho-baliho besar yang memuat himbauan untuk memilih orang-orang yang berpose di dalamnya yang katanya berjuang untuk kepentingan rakyat melalui Pemilu 2009.
Beragam pose dipampang bak ‘foto model’ yang sering dijumpai pada poster-poster yang dijual murah di pasar inpres. Semuanya berlomba-lomba tampil paling menarik, paling cantik atau paling gagah dengan pencitraan figur masing-masing ditambah kata-kata manis penuh harapan akan Indonesia yang lebih baik serta kesejahteraan rakyat yang akan terjamin jika mereka terpilih, tak lupa juga biasanya diselipkan gambar tokoh-tokoh yang menjadi ikon partainya.
Tata kota yang memang sudah semrawut semakin buruk dengan bertebarannya atribut kampanye dimana-mana. Baliho, banner, pamphlet, sticker, semua terpajang di setiap sudut kota bersanding dengan iklan rokok, sabun, detergen, motor dan handphone atau produk lainnya yang selama ini terpajang rapi di tempat yang memang telah disediakan. Karena iklan-iklan ini jelas kontribusinya ke daerah melalui pembayaran retribusi, lalu bagaimana dengan politisi yang memajang pose mereka akankah juga membayar retribusi? Belum tentu, tunggu nanti sajalah jika mungkin terpilih.
Pencitraan figur dalam politik praktis memang dinilai wajar-wajar saja, akan tetapi sangat mengkhawatirkan jika pemilih tidak diajarkan untuk cerdas. Pemilih bisa akan dengan mudah terkecoh dengan pose-pose yang sangat menarik tanpa tau dan kenal siapa orang yang berpose itu. Apalagi dengan kondisi saat ini, sebagian besar pemilih menjadi apatis tidak lagi peduli siapa yang akan terpilih karena mereka percaya tidak akan ada perubahan yang signifikan terjadi pada negeri ini selama politik praktis itu dijadikan prioritas utama sebagai jalan menuju perubahan.
Kekhawatiran ini sangat beralasan, dimana kondisi sosial, ekonomi dan ekologi yang semakin merosot tajam perlu menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak terutama para pengambil kebijakan dan wakil rakyat untuk tidak mementingkan diri sendiri ataupun golongan demi tujuan sesaat yang mengorbankan rakyat dan lingkungan. Angka kemiskinan yang terus meningkat di tengah-tengah kekayaan sumber daya alam yang dimiliki adalah potret ironi yang terjadi pada negeri ini. Eksploitasi sumber daya alam yang juga sebanding dengan perusakan lingkungan skala besar telah terbukti di depan mata. Bencana bertebaran di semua daerah tanpa bisa diprediksi lagi, hingga kewalahan mengahadapinya. Sulawesi Tengah tercatat lebih dari 200 kali terjadi banjir dan longsor sepanjang tahun 2007 hingga 2008. Sementara ‘karpet merah’ terus digelar untuk ekspansi industri pertambangan dan perkebunan skala besar (sawit) yang sepanjang sejarahnya selalu menimbulkan dampak lingkungan yang luar biasa bahkan sampai menggusur sumber-sumber mata pencaharian utama rakyat. Siapapun yang membiarkan kondisi ini terus berlangsung, dia adalah perusak lingkungan dan tidak patut dipilih dalam Pemilu 2009.
Pemilu 2009 mendatang adalah momen penting menentukan arah perubahan bangsa ini pasca reformasi. Kemandirian serta kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat adalah hal utama bukan sekedar jargon. Namun jika para perusak lingkungan justru tetap diberi ruang yang seluas-luasnya, harapan itu akan tetap menjadi harapan dari masa ke masa. Sudah saatnya rakyat bangkit melawan pembodohan dengan politik pencitraan. Rakyat harus menjadi pemilih yang cerdas di Pemilu nanti dan yang pasti, “Jangan Pilih Perusak Lingkungan!”(Ne sélectionnez pas le destroyer environnement!)***
Jumat, 05 Desember 2008
Terkait Sambungan Liar, PLN Panggil Empat Konsumen
Media Alkhairat, Senin 1 Desember 2008
Terkait Sambungan Liar PLN Panggil Empat Konsumen
Palu – Empat orang konsumen korban pemasangan liar oleh oknum instalatir, Jum’at (28/11) akhir pekan lalu, dipanggil pihak PLN Cabang Palu. Pemanggialan keempat konsumen yang dirugikan itu untuk membayar Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).
Keempat konsumen yang dirugikan tersebut masing-masing, Perumahan Polda, Kafe Bon-bon dan dua warga Jalan Sungai Manonda Palu Barat serta warga Jalan Basuki Rahmat Palu Selatan.
Abdul Aziz (33), seorang korban pemasangan liar yang dipanggil pihak PLN mengatakan, panggilan yang dilakukan pihak PLN itu untuk membayar P2TL, karena menurut mereka dengan adanya pemasangan liar ini PLN dirugikan.
Menurut Aziz, permintaan pihak PLN itu tidak dipenuhinya karena sebagai konsumen dirinya dirugikan. “Masa saya yang dirugikan dalam pemasangan ini, kok malah disuruh membayar,” katanya.
Aziz telah menyerahkan sepenuhnya kepada instalatir yang melakukan pemasangan dirumahnya.
“Saya sudah menyerahkan semua pengurusannya ke instalatir yang pasang aliran dirumah saya dan sebagai konsumen saya cuma tau listrik menyalah,” terangnya.
Humas PLN Cabang Palu, Petrus yang dikonfirmasi mengenai pemanggilan keempat konsumen ini mengatakan, dirinya belum mengetahui persoalan yang sebenarnya.
Menurut dia, keempat konsumen dipanggil untuk menyelesaikan persoalan P2TL, maka konsumen punya kewajiban untuk membayarnya.
“Kalau pemanggilan yang dilakukan itu terkait kasus penyambungan liar maka para konsumen itu harus menyelesaikan pembayaran itu,” katanya.
Dia menambahkan, PLN punya aturan dan prosedur tersendiri sehingga pemanggilan yang dilakukan oleh pihaknya sesuai dengan mekanisme yang ada ditubuh PLN.
Ketika ditanya soal bagaimana dengan para konsumen yang dirugikan ini tetap tidak membayar P2TL, Petrus menambahkan, pihaknya akan melakukan tindakan sesuai prosedur yang ada di PLN. “Kami akan tindak sesuai prosedur dan mekanisme yang ada,” tegasnya. (ahmad)
Terkait Sambungan Liar PLN Panggil Empat Konsumen
Palu – Empat orang konsumen korban pemasangan liar oleh oknum instalatir, Jum’at (28/11) akhir pekan lalu, dipanggil pihak PLN Cabang Palu. Pemanggialan keempat konsumen yang dirugikan itu untuk membayar Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).
Keempat konsumen yang dirugikan tersebut masing-masing, Perumahan Polda, Kafe Bon-bon dan dua warga Jalan Sungai Manonda Palu Barat serta warga Jalan Basuki Rahmat Palu Selatan.
Abdul Aziz (33), seorang korban pemasangan liar yang dipanggil pihak PLN mengatakan, panggilan yang dilakukan pihak PLN itu untuk membayar P2TL, karena menurut mereka dengan adanya pemasangan liar ini PLN dirugikan.
Menurut Aziz, permintaan pihak PLN itu tidak dipenuhinya karena sebagai konsumen dirinya dirugikan. “Masa saya yang dirugikan dalam pemasangan ini, kok malah disuruh membayar,” katanya.
Aziz telah menyerahkan sepenuhnya kepada instalatir yang melakukan pemasangan dirumahnya.
“Saya sudah menyerahkan semua pengurusannya ke instalatir yang pasang aliran dirumah saya dan sebagai konsumen saya cuma tau listrik menyalah,” terangnya.
Humas PLN Cabang Palu, Petrus yang dikonfirmasi mengenai pemanggilan keempat konsumen ini mengatakan, dirinya belum mengetahui persoalan yang sebenarnya.
Menurut dia, keempat konsumen dipanggil untuk menyelesaikan persoalan P2TL, maka konsumen punya kewajiban untuk membayarnya.
“Kalau pemanggilan yang dilakukan itu terkait kasus penyambungan liar maka para konsumen itu harus menyelesaikan pembayaran itu,” katanya.
Dia menambahkan, PLN punya aturan dan prosedur tersendiri sehingga pemanggilan yang dilakukan oleh pihaknya sesuai dengan mekanisme yang ada ditubuh PLN.
Ketika ditanya soal bagaimana dengan para konsumen yang dirugikan ini tetap tidak membayar P2TL, Petrus menambahkan, pihaknya akan melakukan tindakan sesuai prosedur yang ada di PLN. “Kami akan tindak sesuai prosedur dan mekanisme yang ada,” tegasnya. (ahmad)
LSM: PLN Bohongi Konsumen
Media Alkhairat, Senin 1 Desember 2008
LSM: PLN Bohongi Konsumen
Palu – Terkait kasus pemasangan liar dan penyambungan baru yang diduga dilakukan oleh oknum instalatir dan pegawai PLN, kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) minta dilakukan audit dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara ini.
Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah Rasyidi Bakri mengatakan, praktek yang dilakukan oleh oknum instalatir dan pegawai PLN merupakan manipulasi terhadap rakyat. Padahal pihak PLN selalu beralasan keterbatasan daya dan kerusakan mesin, penyebab pemadaman selama ini. “Pihak PLN telah membohongi dan membodohi masyarakat,” tegasnya.
PLN sebagai BUMN yang misterius, kata dia, harus diaudit dan dievaluasi. Namun yang dapat melakukan audit dan evaluasi adalah PLN sendiri, sebab PLN merupakan lembaga vertikal. “Saya tidak tahu mekanismenya tapi untuk menciptakan transparan secara internal PLN harus melakukan audit dan evaluasi,” terangnya.
Rasyidi juga meminta Pemkot Palu segera melakukan pembelaan terhadap rakyat dengan mengambil tindakan nyata atas kasus yang telah menyeret dua instalatir anggota Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) hingga keruang tahanan Mapolres Palu. “Kasus seperti ini mesti segera dituntaskan,” tegasnya.
Pernyataan serupa diungkapkan Direktur Departemen Monitoring Pelayanan Publik, Studi Informasi dan komunikasi Publik (SIKAP) institute, Munajat Rifai. Ia menilai kasus ini terjadi karena PLN selama ini tidak transparan kepada publik.
Olehnya, Kementerian BUMN harus mengaudit dan mengevaluasi PLN untuk memulihkan kepercayaan publik.
Soal penahan dua instalatir, Munajat meminta polisi menyelidiki hingga tuntas keoaktor intelektualnya. Jangan hanya berhenti ke oknum instalatirnya saja. “Polisi mesti berani menyeret oknum PLN maupun AKLI,” tegas Munajat.
SIKAP mendorong Pemkot Palu dan DPRD Kota melakukan koordinasi dengan pihak lainnya, termasuk PLN sendiri, untuk menuntaskan kasus ini.
“Kami menyayangkan dewan yang tidak mampu menggali substansi persoalan dalam beberapa kali hearing di gedung wakil rakyat itu,” ujar Munajat. (joko)
LSM: PLN Bohongi Konsumen
Palu – Terkait kasus pemasangan liar dan penyambungan baru yang diduga dilakukan oleh oknum instalatir dan pegawai PLN, kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) minta dilakukan audit dan evaluasi Badan Usaha Milik Negara ini.
Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah Rasyidi Bakri mengatakan, praktek yang dilakukan oleh oknum instalatir dan pegawai PLN merupakan manipulasi terhadap rakyat. Padahal pihak PLN selalu beralasan keterbatasan daya dan kerusakan mesin, penyebab pemadaman selama ini. “Pihak PLN telah membohongi dan membodohi masyarakat,” tegasnya.
PLN sebagai BUMN yang misterius, kata dia, harus diaudit dan dievaluasi. Namun yang dapat melakukan audit dan evaluasi adalah PLN sendiri, sebab PLN merupakan lembaga vertikal. “Saya tidak tahu mekanismenya tapi untuk menciptakan transparan secara internal PLN harus melakukan audit dan evaluasi,” terangnya.
Rasyidi juga meminta Pemkot Palu segera melakukan pembelaan terhadap rakyat dengan mengambil tindakan nyata atas kasus yang telah menyeret dua instalatir anggota Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) hingga keruang tahanan Mapolres Palu. “Kasus seperti ini mesti segera dituntaskan,” tegasnya.
Pernyataan serupa diungkapkan Direktur Departemen Monitoring Pelayanan Publik, Studi Informasi dan komunikasi Publik (SIKAP) institute, Munajat Rifai. Ia menilai kasus ini terjadi karena PLN selama ini tidak transparan kepada publik.
Olehnya, Kementerian BUMN harus mengaudit dan mengevaluasi PLN untuk memulihkan kepercayaan publik.
Soal penahan dua instalatir, Munajat meminta polisi menyelidiki hingga tuntas keoaktor intelektualnya. Jangan hanya berhenti ke oknum instalatirnya saja. “Polisi mesti berani menyeret oknum PLN maupun AKLI,” tegas Munajat.
SIKAP mendorong Pemkot Palu dan DPRD Kota melakukan koordinasi dengan pihak lainnya, termasuk PLN sendiri, untuk menuntaskan kasus ini.
“Kami menyayangkan dewan yang tidak mampu menggali substansi persoalan dalam beberapa kali hearing di gedung wakil rakyat itu,” ujar Munajat. (joko)
YLK: Pengawasan PLN Lemah
Media Alkhairat, Senin 1 Desember 2008
YLK: Pengawasan PLN Lemah
Palu – Direktur Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulawesi Tengah Salman Hadiyanto mengatakan, sistem pengawasan yang dilakukan PT PLN Cabang Palu memang masih sangat lemah.
“Pemasangan sambungan baru secara resmi ditutup, namun orang yang butuh listrik melakukan segala cara, termasuk sejumlah oknum PLN yang juga mau meraup untuk banyak,” kata Salman Ahad (30/11) pada Media Alkhairat.
Kata Salman Hadiyanto, masalah penyambungan liar yang dilakukan sejumlah oknum internal PLN dengan melibatkan pihak ketiga, mungkin sudah terjadi sejak lama. Akan tetapi baru kali ini terungkap berdasarkan data-data temuan dilapangan.
Disisi lain hal itu bagi masyarakat bukan hal merugikan bagi mereka, karena memang mereka butuh pasokan listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu-lampu mereka pada malam hari dan saat kerja.
Hal tersebut sangat sejalan dengan keinginan segelintir orang, yang juga butuh uang meskipun dengan jalan yang improsedural. Namun dari semua peristiwa tersebut, kata Salman, belum beberapa bobroknya jika dibandingkan banyaknya oknum yang terima uang dari konsumen namun hingga saat ini listrik yang dijanjikan belum juga tersambung ungkapnya.
Dari sejumlah temuan tersebut, mestinya pihak PLN dapat belajar lebih giat lagi utamanya terkait masalah pengawasan oknum-oknum yang ada ditubuh PLN sendiri. Jika hal tersebut ditelisik lebih dalam, lanjut dia, tak menutup kemungkinan bahwa masalah ini juga bisa terjadi pada Cabang PT PLN di seluruh Indonesi.
“Mana mungkin hal ini hanya terjadi di Palu, sebab memang dari dulu PLN tak pernah diaudit,” katanya.
Salman berharap dengan adanya masalah tersebut, PLN bisa mengetahui sejauh mana kekeliruan dan kekurangan pengawasan yang dilakukan oleh orang-orangnya selama ini. Ini merupakan peristiwa terburuk yang dilakukan PLN untuk saat ini. Kedepan pengelolaan managemen PLN dapat diubah, tujuannya untuk benar-benar menjadi produsen listrik yang baik agar konsumenpun merasa dihargai.
“Jika hal buruk ini terus terjadi, maka jangan salahkan jika masyarakat menuntut bahkan bersifat sedikit anarkis dalam meluapkan kekecewaannya terhadap pelayanan yang dilakukan PLN,” tandasnya. (Syarif)
YLK: Pengawasan PLN Lemah
Palu – Direktur Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulawesi Tengah Salman Hadiyanto mengatakan, sistem pengawasan yang dilakukan PT PLN Cabang Palu memang masih sangat lemah.
“Pemasangan sambungan baru secara resmi ditutup, namun orang yang butuh listrik melakukan segala cara, termasuk sejumlah oknum PLN yang juga mau meraup untuk banyak,” kata Salman Ahad (30/11) pada Media Alkhairat.
Kata Salman Hadiyanto, masalah penyambungan liar yang dilakukan sejumlah oknum internal PLN dengan melibatkan pihak ketiga, mungkin sudah terjadi sejak lama. Akan tetapi baru kali ini terungkap berdasarkan data-data temuan dilapangan.
Disisi lain hal itu bagi masyarakat bukan hal merugikan bagi mereka, karena memang mereka butuh pasokan listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu-lampu mereka pada malam hari dan saat kerja.
Hal tersebut sangat sejalan dengan keinginan segelintir orang, yang juga butuh uang meskipun dengan jalan yang improsedural. Namun dari semua peristiwa tersebut, kata Salman, belum beberapa bobroknya jika dibandingkan banyaknya oknum yang terima uang dari konsumen namun hingga saat ini listrik yang dijanjikan belum juga tersambung ungkapnya.
Dari sejumlah temuan tersebut, mestinya pihak PLN dapat belajar lebih giat lagi utamanya terkait masalah pengawasan oknum-oknum yang ada ditubuh PLN sendiri. Jika hal tersebut ditelisik lebih dalam, lanjut dia, tak menutup kemungkinan bahwa masalah ini juga bisa terjadi pada Cabang PT PLN di seluruh Indonesi.
“Mana mungkin hal ini hanya terjadi di Palu, sebab memang dari dulu PLN tak pernah diaudit,” katanya.
Salman berharap dengan adanya masalah tersebut, PLN bisa mengetahui sejauh mana kekeliruan dan kekurangan pengawasan yang dilakukan oleh orang-orangnya selama ini. Ini merupakan peristiwa terburuk yang dilakukan PLN untuk saat ini. Kedepan pengelolaan managemen PLN dapat diubah, tujuannya untuk benar-benar menjadi produsen listrik yang baik agar konsumenpun merasa dihargai.
“Jika hal buruk ini terus terjadi, maka jangan salahkan jika masyarakat menuntut bahkan bersifat sedikit anarkis dalam meluapkan kekecewaannya terhadap pelayanan yang dilakukan PLN,” tandasnya. (Syarif)
YLK: Pengawasan PLN Lemah
Media Alkhairat, Senin 1 Desember 2008
YLK: Pengawasan PLN Lemah
Palu – Direktur Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulawesi Tengah Salman Hadiyanto mengatakan, sistem pengawasan yang dilakukan PT PLN Cabang Palu memang masih sangat lemah.
“Pemasangan sambungan baru secara resmi ditutup, namun orang yang butuh listrik melakukan segala cara, termasuk sejumlah oknum PLN yang juga mau meraup untuk banyak,” kata Salman Ahad (30/11) pada Media Alkhairat.
Kata Salman Hadiyanto, masalah penyambungan liar yang dilakukan sejumlah oknum internal PLN dengan melibatkan pihak ketiga, mungkin sudah terjadi sejak lama. Akan tetapi baru kali ini terungkap berdasarkan data-data temuan dilapangan.
Disisi lain hal itu bagi masyarakat bukan hal merugikan bagi mereka, karena memang mereka butuh pasokan listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu-lampu mereka pada malam hari dan saat kerja.
Hal tersebut sangat sejalan dengan keinginan segelintir orang, yang juga butuh uang meskipun dengan jalan yang improsedural. Namun dari semua peristiwa tersebut, kata Salman, belum beberapa bobroknya jika dibandingkan banyaknya oknum yang terima uang dari konsumen namun hingga saat ini listrik yang dijanjikan belum juga tersambung ungkapnya.
Dari sejumlah temuan tersebut, mestinya pihak PLN dapat belajar lebih giat lagi utamanya terkait masalah pengawasan oknum-oknum yang ada ditubuh PLN sendiri. Jika hal tersebut ditelisik lebih dalam, lanjut dia, tak menutup kemungkinan bahwa masalah ini juga bisa terjadi pada Cabang PT PLN di seluruh Indonesi.
“Mana mungkin hal ini hanya terjadi di Palu, sebab memang dari dulu PLN tak pernah diaudit,” katanya.
Salman berharap dengan adanya masalah tersebut, PLN bisa mengetahui sejauh mana kekeliruan dan kekurangan pengawasan yang dilakukan oleh orang-orangnya selama ini. Ini merupakan peristiwa terburuk yang dilakukan PLN untuk saat ini. Kedepan pengelolaan managemen PLN dapat diubah, tujuannya untuk benar-benar menjadi produsen listrik yang baik agar konsumenpun merasa dihargai.
“Jika hal buruk ini terus terjadi, maka jangan salahkan jika masyarakat menuntut bahkan bersifat sedikit anarkis dalam meluapkan kekecewaannya terhadap pelayanan yang dilakukan PLN,” tandasnya. (Syarif)
YLK: Pengawasan PLN Lemah
Palu – Direktur Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulawesi Tengah Salman Hadiyanto mengatakan, sistem pengawasan yang dilakukan PT PLN Cabang Palu memang masih sangat lemah.
“Pemasangan sambungan baru secara resmi ditutup, namun orang yang butuh listrik melakukan segala cara, termasuk sejumlah oknum PLN yang juga mau meraup untuk banyak,” kata Salman Ahad (30/11) pada Media Alkhairat.
Kata Salman Hadiyanto, masalah penyambungan liar yang dilakukan sejumlah oknum internal PLN dengan melibatkan pihak ketiga, mungkin sudah terjadi sejak lama. Akan tetapi baru kali ini terungkap berdasarkan data-data temuan dilapangan.
Disisi lain hal itu bagi masyarakat bukan hal merugikan bagi mereka, karena memang mereka butuh pasokan listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu-lampu mereka pada malam hari dan saat kerja.
Hal tersebut sangat sejalan dengan keinginan segelintir orang, yang juga butuh uang meskipun dengan jalan yang improsedural. Namun dari semua peristiwa tersebut, kata Salman, belum beberapa bobroknya jika dibandingkan banyaknya oknum yang terima uang dari konsumen namun hingga saat ini listrik yang dijanjikan belum juga tersambung ungkapnya.
Dari sejumlah temuan tersebut, mestinya pihak PLN dapat belajar lebih giat lagi utamanya terkait masalah pengawasan oknum-oknum yang ada ditubuh PLN sendiri. Jika hal tersebut ditelisik lebih dalam, lanjut dia, tak menutup kemungkinan bahwa masalah ini juga bisa terjadi pada Cabang PT PLN di seluruh Indonesi.
“Mana mungkin hal ini hanya terjadi di Palu, sebab memang dari dulu PLN tak pernah diaudit,” katanya.
Salman berharap dengan adanya masalah tersebut, PLN bisa mengetahui sejauh mana kekeliruan dan kekurangan pengawasan yang dilakukan oleh orang-orangnya selama ini. Ini merupakan peristiwa terburuk yang dilakukan PLN untuk saat ini. Kedepan pengelolaan managemen PLN dapat diubah, tujuannya untuk benar-benar menjadi produsen listrik yang baik agar konsumenpun merasa dihargai.
“Jika hal buruk ini terus terjadi, maka jangan salahkan jika masyarakat menuntut bahkan bersifat sedikit anarkis dalam meluapkan kekecewaannya terhadap pelayanan yang dilakukan PLN,” tandasnya. (Syarif)
Belasan Desa di Buol Terendam Banjir
Media Alkhairat, Senin 1 Desember 2008
Belasan Desa di Buol Terendam Banjir
Palu – Sedikitnya 13 di tiga kecamatan di Kabupaten Buol terendam banjir hingga setinggi 1,5 meter, menyusul hujan deras mengguyur wilayah utara Provinsi Sulawesi Tengah itu sepanjang Jum’at hingga Sabtu.
Informasi diperoleh Antara dari Buol, Ahad (30/11), menyebutkan desa-desa yang kondisinya terparah akibat terendam banjir, antara lain Suraya, Wakaf, Guamonia, dan Kumayagondi Kecamatan Momunu.
Selain itu Desa Bungkudu, Biau, dan Diat di Kecamatan Bokat. “Semua desa ini berada disepadan Sungai Buol yang meluap, dan saat berlangsung puncak banjir pada Sabtu kemarin (29/11) rendaman air hingga mencapai ketinggian 1,5 meter,” kata Musadianto, kepala Seksi Pemberitaan Bagian Infokom Pemkab Buol saat dihubungi per telepon dari Palu, seperti diberitakan Antara.
Ia juga mengatakan, Camat Momuna Syafruddin Tarakal S. Pt sudah melaporkan kejadian bencana alam di wilayahnya kepada Bupati Buol Amran Batalipu pada Minggu ini.
Tapi, menurut Camat Syafruddin, kondisi banjir tersebut sejak Minggu pagi sudah mulai surut, sekalipun air masih menggenangi pemukiman warga dan sebagian lahan persawahan milik penduduk setempat.
Petugas dari Dinas Kesejahteraan Sosial dan Dinas Keshatan Pemkab Buol juga telah menyalurkan bantuan kemanusiaan pada para korban banjir di tiga kecamatan ini, berupa bahan pangan dan obat-obatan.
Ketika ditanyakan kondisi masyarakat di desa-desa yang terkena banjir, ia mengatakan sebagian besarnya tidak mengungsi karena mereka sudah terbiasa dengan banjir yang sudah menjadi langganan setiap kali turun hujan lebat.
Menurut dia, para penduduk yang mengungsi hanya beberapa kepala keluarga, itupun mereka hanya pindah sementara dirumah tetangga yang tempat tinggalnya berada di lokasih yang lebih tinggi atau memiliki rumah panggung.
Seluruh desa yang terendam banjir itu berada di dataran rendah atau berada di bawah areal perkebunan kelapa sawit milik PT Cipta Cakra Murdaya.***
Belasan Desa di Buol Terendam Banjir
Palu – Sedikitnya 13 di tiga kecamatan di Kabupaten Buol terendam banjir hingga setinggi 1,5 meter, menyusul hujan deras mengguyur wilayah utara Provinsi Sulawesi Tengah itu sepanjang Jum’at hingga Sabtu.
Informasi diperoleh Antara dari Buol, Ahad (30/11), menyebutkan desa-desa yang kondisinya terparah akibat terendam banjir, antara lain Suraya, Wakaf, Guamonia, dan Kumayagondi Kecamatan Momunu.
Selain itu Desa Bungkudu, Biau, dan Diat di Kecamatan Bokat. “Semua desa ini berada disepadan Sungai Buol yang meluap, dan saat berlangsung puncak banjir pada Sabtu kemarin (29/11) rendaman air hingga mencapai ketinggian 1,5 meter,” kata Musadianto, kepala Seksi Pemberitaan Bagian Infokom Pemkab Buol saat dihubungi per telepon dari Palu, seperti diberitakan Antara.
Ia juga mengatakan, Camat Momuna Syafruddin Tarakal S. Pt sudah melaporkan kejadian bencana alam di wilayahnya kepada Bupati Buol Amran Batalipu pada Minggu ini.
Tapi, menurut Camat Syafruddin, kondisi banjir tersebut sejak Minggu pagi sudah mulai surut, sekalipun air masih menggenangi pemukiman warga dan sebagian lahan persawahan milik penduduk setempat.
Petugas dari Dinas Kesejahteraan Sosial dan Dinas Keshatan Pemkab Buol juga telah menyalurkan bantuan kemanusiaan pada para korban banjir di tiga kecamatan ini, berupa bahan pangan dan obat-obatan.
Ketika ditanyakan kondisi masyarakat di desa-desa yang terkena banjir, ia mengatakan sebagian besarnya tidak mengungsi karena mereka sudah terbiasa dengan banjir yang sudah menjadi langganan setiap kali turun hujan lebat.
Menurut dia, para penduduk yang mengungsi hanya beberapa kepala keluarga, itupun mereka hanya pindah sementara dirumah tetangga yang tempat tinggalnya berada di lokasih yang lebih tinggi atau memiliki rumah panggung.
Seluruh desa yang terendam banjir itu berada di dataran rendah atau berada di bawah areal perkebunan kelapa sawit milik PT Cipta Cakra Murdaya.***
Belasan Desa di Buol Terendam Banjir
Media Alkhairat, Senin 1 Desember 2008
Belasan Desa di Buol Terendam Banjir
Palu – Sedikitnya 13 di tiga kecamatan di Kabupaten Buol terendam banjir hingga setinggi 1,5 meter, menyusul hujan deras mengguyur wilayah utara Provinsi Sulawesi Tengah itu sepanjang Jum’at hingga Sabtu.
Informasi diperoleh Antara dari Buol, Ahad (30/11), menyebutkan desa-desa yang kondisinya terparah akibat terendam banjir, antara lain Suraya, Wakaf, Guamonia, dan Kumayagondi Kecamatan Momunu.
Selain itu Desa Bungkudu, Biau, dan Diat di Kecamatan Bokat. “Semua desa ini berada disepadan Sungai Buol yang meluap, dan saat berlangsung puncak banjir pada Sabtu kemarin (29/11) rendaman air hingga mencapai ketinggian 1,5 meter,” kata Musadianto, kepala Seksi Pemberitaan Bagian Infokom Pemkab Buol saat dihubungi per telepon dari Palu, seperti diberitakan Antara.
Ia juga mengatakan, Camat Momuna Syafruddin Tarakal S. Pt sudah melaporkan kejadian bencana alam di wilayahnya kepada Bupati Buol Amran Batalipu pada Minggu ini.
Tapi, menurut Camat Syafruddin, kondisi banjir tersebut sejak Minggu pagi sudah mulai surut, sekalipun air masih menggenangi pemukiman warga dan sebagian lahan persawahan milik penduduk setempat.
Petugas dari Dinas Kesejahteraan Sosial dan Dinas Keshatan Pemkab Buol juga telah menyalurkan bantuan kemanusiaan pada para korban banjir di tiga kecamatan ini, berupa bahan pangan dan obat-obatan.
Ketika ditanyakan kondisi masyarakat di desa-desa yang terkena banjir, ia mengatakan sebagian besarnya tidak mengungsi karena mereka sudah terbiasa dengan banjir yang sudah menjadi langganan setiap kali turun hujan lebat.
Menurut dia, para penduduk yang mengungsi hanya beberapa kepala keluarga, itupun mereka hanya pindah sementara dirumah tetangga yang tempat tinggalnya berada di lokasih yang lebih tinggi atau memiliki rumah panggung.
Seluruh desa yang terendam banjir itu berada di dataran rendah atau berada di bawah areal perkebunan kelapa sawit milik PT Cipta Cakra Murdaya.***
Belasan Desa di Buol Terendam Banjir
Palu – Sedikitnya 13 di tiga kecamatan di Kabupaten Buol terendam banjir hingga setinggi 1,5 meter, menyusul hujan deras mengguyur wilayah utara Provinsi Sulawesi Tengah itu sepanjang Jum’at hingga Sabtu.
Informasi diperoleh Antara dari Buol, Ahad (30/11), menyebutkan desa-desa yang kondisinya terparah akibat terendam banjir, antara lain Suraya, Wakaf, Guamonia, dan Kumayagondi Kecamatan Momunu.
Selain itu Desa Bungkudu, Biau, dan Diat di Kecamatan Bokat. “Semua desa ini berada disepadan Sungai Buol yang meluap, dan saat berlangsung puncak banjir pada Sabtu kemarin (29/11) rendaman air hingga mencapai ketinggian 1,5 meter,” kata Musadianto, kepala Seksi Pemberitaan Bagian Infokom Pemkab Buol saat dihubungi per telepon dari Palu, seperti diberitakan Antara.
Ia juga mengatakan, Camat Momuna Syafruddin Tarakal S. Pt sudah melaporkan kejadian bencana alam di wilayahnya kepada Bupati Buol Amran Batalipu pada Minggu ini.
Tapi, menurut Camat Syafruddin, kondisi banjir tersebut sejak Minggu pagi sudah mulai surut, sekalipun air masih menggenangi pemukiman warga dan sebagian lahan persawahan milik penduduk setempat.
Petugas dari Dinas Kesejahteraan Sosial dan Dinas Keshatan Pemkab Buol juga telah menyalurkan bantuan kemanusiaan pada para korban banjir di tiga kecamatan ini, berupa bahan pangan dan obat-obatan.
Ketika ditanyakan kondisi masyarakat di desa-desa yang terkena banjir, ia mengatakan sebagian besarnya tidak mengungsi karena mereka sudah terbiasa dengan banjir yang sudah menjadi langganan setiap kali turun hujan lebat.
Menurut dia, para penduduk yang mengungsi hanya beberapa kepala keluarga, itupun mereka hanya pindah sementara dirumah tetangga yang tempat tinggalnya berada di lokasih yang lebih tinggi atau memiliki rumah panggung.
Seluruh desa yang terendam banjir itu berada di dataran rendah atau berada di bawah areal perkebunan kelapa sawit milik PT Cipta Cakra Murdaya.***
YLK: Pengawasan PLN Lemah
Media Alkhairat, Senin 1 Desember 2008
YLK: Pengawasan PLN Lemah
Palu – Direktur Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulawesi Tengah Salman Hadiyanto mengatakan, sistem pengawasan yang dilakukan PT PLN Cabang Palu memang masih sangat lemah.
“Pemasangan sambungan baru secara resmi ditutup, namun orang yang butuh listrik melakukan segala cara, termasuk sejumlah oknum PLN yang juga mau meraup untuk banyak,” kata Salman Ahad (30/11) pada Media Alkhairat.
Kata Salman Hadiyanto, masalah penyambungan liar yang dilakukan sejumlah oknum internal PLN dengan melibatkan pihak ketiga, mungkin sudah terjadi sejak lama. Akan tetapi baru kali ini terungkap berdasarkan data-data temuan dilapangan.
Disisi lain hal itu bagi masyarakat bukan hal merugikan bagi mereka, karena memang mereka butuh pasokan listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu-lampu mereka pada malam hari dan saat kerja.
Hal tersebut sangat sejalan dengan keinginan segelintir orang, yang juga butuh uang meskipun dengan jalan yang improsedural. Namun dari semua peristiwa tersebut, kata Salman, belum beberapa bobroknya jika dibandingkan banyaknya oknum yang terima uang dari konsumen namun hingga saat ini listrik yang dijanjikan belum juga tersambung ungkapnya.
Dari sejumlah temuan tersebut, mestinya pihak PLN dapat belajar lebih giat lagi utamanya terkait masalah pengawasan oknum-oknum yang ada ditubuh PLN sendiri. Jika hal tersebut ditelisik lebih dalam, lanjut dia, tak menutup kemungkinan bahwa masalah ini juga bisa terjadi pada Cabang PT PLN di seluruh Indonesi.
“Mana mungkin hal ini hanya terjadi di Palu, sebab memang dari dulu PLN tak pernah diaudit,” katanya.
Salman berharap dengan adanya masalah tersebut, PLN bisa mengetahui sejauh mana kekeliruan dan kekurangan pengawasan yang dilakukan oleh orang-orangnya selama ini. Ini merupakan peristiwa terburuk yang dilakukan PLN untuk saat ini. Kedepan pengelolaan managemen PLN dapat diubah, tujuannya untuk benar-benar menjadi produsen listrik yang baik agar konsumenpun merasa dihargai.
“Jika hal buruk ini terus terjadi, maka jangan salahkan jika masyarakat menuntut bahkan bersifat sedikit anarkis dalam meluapkan kekecewaannya terhadap pelayanan yang dilakukan PLN,” tandasnya. (Syarif)
YLK: Pengawasan PLN Lemah
Palu – Direktur Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulawesi Tengah Salman Hadiyanto mengatakan, sistem pengawasan yang dilakukan PT PLN Cabang Palu memang masih sangat lemah.
“Pemasangan sambungan baru secara resmi ditutup, namun orang yang butuh listrik melakukan segala cara, termasuk sejumlah oknum PLN yang juga mau meraup untuk banyak,” kata Salman Ahad (30/11) pada Media Alkhairat.
Kata Salman Hadiyanto, masalah penyambungan liar yang dilakukan sejumlah oknum internal PLN dengan melibatkan pihak ketiga, mungkin sudah terjadi sejak lama. Akan tetapi baru kali ini terungkap berdasarkan data-data temuan dilapangan.
Disisi lain hal itu bagi masyarakat bukan hal merugikan bagi mereka, karena memang mereka butuh pasokan listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu-lampu mereka pada malam hari dan saat kerja.
Hal tersebut sangat sejalan dengan keinginan segelintir orang, yang juga butuh uang meskipun dengan jalan yang improsedural. Namun dari semua peristiwa tersebut, kata Salman, belum beberapa bobroknya jika dibandingkan banyaknya oknum yang terima uang dari konsumen namun hingga saat ini listrik yang dijanjikan belum juga tersambung ungkapnya.
Dari sejumlah temuan tersebut, mestinya pihak PLN dapat belajar lebih giat lagi utamanya terkait masalah pengawasan oknum-oknum yang ada ditubuh PLN sendiri. Jika hal tersebut ditelisik lebih dalam, lanjut dia, tak menutup kemungkinan bahwa masalah ini juga bisa terjadi pada Cabang PT PLN di seluruh Indonesi.
“Mana mungkin hal ini hanya terjadi di Palu, sebab memang dari dulu PLN tak pernah diaudit,” katanya.
Salman berharap dengan adanya masalah tersebut, PLN bisa mengetahui sejauh mana kekeliruan dan kekurangan pengawasan yang dilakukan oleh orang-orangnya selama ini. Ini merupakan peristiwa terburuk yang dilakukan PLN untuk saat ini. Kedepan pengelolaan managemen PLN dapat diubah, tujuannya untuk benar-benar menjadi produsen listrik yang baik agar konsumenpun merasa dihargai.
“Jika hal buruk ini terus terjadi, maka jangan salahkan jika masyarakat menuntut bahkan bersifat sedikit anarkis dalam meluapkan kekecewaannya terhadap pelayanan yang dilakukan PLN,” tandasnya. (Syarif)
DPRD Poso Menyurat ke Gubernur Minta Hentikan Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit
Media Alkhairat, Jum’at 28 November 2008
DPRD Poso Menyurat ke Gubernur
Minta Hentikan Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit
Poso – DPRD Kabupaten Poso melayangkan surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Kapolda dan Kejaksaan Tinggi untuk meminta menghentikan pembangunan perkebunan kelapa sawit di lokasi percetakan sawah baru yang belakangan ditemukan fiktif di Desa Pancasila, Kecamatan Pamona Selatan.
Dilahan 175 hektar tersebut merupakan lokasi yang menjadi barang bukti proyek percetakan sawah fiktif yang diambil dari dana bantuan pemulihan ekonomi recorvery Poso sebesar Rp 820 juta.
Menurut ketua DPRD Poso Saweragading Pelima, rencana pembangunan perkebunan sawit diatas lahan sekitar 800 hektar terdapat lahan percetakan sawah fiktif yang dikerjakan pada tahun 2007.
“Bila lokasi percetakan sawah fiktif itu digarap menjadi lokasi perkebunan sawit, itu sama artinya ada pihak yang berupaya menghilangkan barang bukti,” terang Pelima siang kemarin.
Politikus dari Partai Damai Sejahtera tersebut menambahkan, persetujuan lahan sawah fiktif untuk dijadikan lokasi perkebunan kelapa sawit berdasarkan surat yang ditandatangani M. Nello yang itu masih menjabat Kepala Bappeda Poso sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dana recorvery.
“Ada surat yang ditandatangani oleh Nello yang mengijinkan lokasi sawah fiktif tersebut menjadi lokasi pembibitan sawit,” ucap Pelima.
Kasus dugaan korupsi percetkan sawah fiktif yang disalurkan dari bantuan dana recorvery sebesar Rp 820 juta telah menyeret kontraktor Budyantho Theodora ke Kepolisian Resort Poso. Sejauh ini, Kepolisian masih memeriksa Budy. (bandi)
DPRD Poso Menyurat ke Gubernur
Minta Hentikan Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit
Poso – DPRD Kabupaten Poso melayangkan surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Kapolda dan Kejaksaan Tinggi untuk meminta menghentikan pembangunan perkebunan kelapa sawit di lokasi percetakan sawah baru yang belakangan ditemukan fiktif di Desa Pancasila, Kecamatan Pamona Selatan.
Dilahan 175 hektar tersebut merupakan lokasi yang menjadi barang bukti proyek percetakan sawah fiktif yang diambil dari dana bantuan pemulihan ekonomi recorvery Poso sebesar Rp 820 juta.
Menurut ketua DPRD Poso Saweragading Pelima, rencana pembangunan perkebunan sawit diatas lahan sekitar 800 hektar terdapat lahan percetakan sawah fiktif yang dikerjakan pada tahun 2007.
“Bila lokasi percetakan sawah fiktif itu digarap menjadi lokasi perkebunan sawit, itu sama artinya ada pihak yang berupaya menghilangkan barang bukti,” terang Pelima siang kemarin.
Politikus dari Partai Damai Sejahtera tersebut menambahkan, persetujuan lahan sawah fiktif untuk dijadikan lokasi perkebunan kelapa sawit berdasarkan surat yang ditandatangani M. Nello yang itu masih menjabat Kepala Bappeda Poso sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dana recorvery.
“Ada surat yang ditandatangani oleh Nello yang mengijinkan lokasi sawah fiktif tersebut menjadi lokasi pembibitan sawit,” ucap Pelima.
Kasus dugaan korupsi percetkan sawah fiktif yang disalurkan dari bantuan dana recorvery sebesar Rp 820 juta telah menyeret kontraktor Budyantho Theodora ke Kepolisian Resort Poso. Sejauh ini, Kepolisian masih memeriksa Budy. (bandi)
Sistem Palu Kembali Difisit Daya Listrik 13 MW
Media Alkhairat, Senin 1 Desember 2008
Sistem Palu Kembali Difisit Daya Listrik 13 MW
Palu – Sistem kelistrika Palu di Sulwesi Tengah kembali difisit daya listrik sekitar 13 MW (megawatt), menyusul lima dari10 unit PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Disel) milik PT PLN setempat mengalami gangguan dan sementara dalam perbaikan.
Selain itu, suplay daya listrik dari dua unit PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Mpanau yang dikelolah PT PJPP (Pusat Jaya Palu Power) tidak beroperasi secara maksimal.
“Sudah beralangsung tiga malam terakhir ini, terjadi pemadaman aliran listrik segera bergilir untuk sistem Palu,” kata Petrus, Humas PT PLN Cabang Palu, Ahad (01/12), seperti diberitakan Antara.
Kebijakan pemadaman bergilir terpaksa dilakukan, sebab sistem Palu yang saat ini melayani sekitar 170 ribu pelanggan tersebut di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong mengalami kekurangan daya cukup besar.
Kebutuhan daya listrik pada malam hari untuk sistem Palu mencapai 42-44 MW, sementara daya yang diproduksi PLTU dan sejumlah PLTD saat ini tinggal sekitar 30 MW.
Khusus pengurangan suplay daya listrik dari PLTU, Petrus, tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, namun kemungkinan besar terkait persediaan stok batubara semakin menipis.
Biasanya, jika stok batubara menipis,pihak PT PJPP sebagai pengelolah PLTU megurangi suplay daya ke PLN, sebab khawatir stok batubara habis sebelum mendapat pasokan.
Menyinggung mengenai lima mesin PLTD yang tidak beroperasi karena mengalami gangguan, Petrus tidak merinci, kecuali mengatakan kondisi mesin PLTD saat ini rata-rata kemampuannya menurun drastis, karena faktor usia mesin diatas 20 tahun.
“Ya namanya mesin sudah tua, otomatis kemampuannya sudah menurun dan rawan rusak,,” ujarnya.
Pimpinan Wilayah VII Sulawesi Utara/Tengah dan Gorontalo (Sulut/Tenggo) saat ini sedang mengupayakan pengadaan mesin pembangkit disel yang baru dengan kapasitas 20 MW untuk mengatasi difisit daya listrik.
Rencananya, pembangkit listrik tersebut menggunakan BBM non solar. “Mudah-mudahan paling lambat 2009 pengadaan mesin pembangkit baru dimaksud telah terealisasi sehingga sistem Palu terhindar dari krisis daya listrik,” katanya.***
Sistem Palu Kembali Difisit Daya Listrik 13 MW
Palu – Sistem kelistrika Palu di Sulwesi Tengah kembali difisit daya listrik sekitar 13 MW (megawatt), menyusul lima dari10 unit PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Disel) milik PT PLN setempat mengalami gangguan dan sementara dalam perbaikan.
Selain itu, suplay daya listrik dari dua unit PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Mpanau yang dikelolah PT PJPP (Pusat Jaya Palu Power) tidak beroperasi secara maksimal.
“Sudah beralangsung tiga malam terakhir ini, terjadi pemadaman aliran listrik segera bergilir untuk sistem Palu,” kata Petrus, Humas PT PLN Cabang Palu, Ahad (01/12), seperti diberitakan Antara.
Kebijakan pemadaman bergilir terpaksa dilakukan, sebab sistem Palu yang saat ini melayani sekitar 170 ribu pelanggan tersebut di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong mengalami kekurangan daya cukup besar.
Kebutuhan daya listrik pada malam hari untuk sistem Palu mencapai 42-44 MW, sementara daya yang diproduksi PLTU dan sejumlah PLTD saat ini tinggal sekitar 30 MW.
Khusus pengurangan suplay daya listrik dari PLTU, Petrus, tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, namun kemungkinan besar terkait persediaan stok batubara semakin menipis.
Biasanya, jika stok batubara menipis,pihak PT PJPP sebagai pengelolah PLTU megurangi suplay daya ke PLN, sebab khawatir stok batubara habis sebelum mendapat pasokan.
Menyinggung mengenai lima mesin PLTD yang tidak beroperasi karena mengalami gangguan, Petrus tidak merinci, kecuali mengatakan kondisi mesin PLTD saat ini rata-rata kemampuannya menurun drastis, karena faktor usia mesin diatas 20 tahun.
“Ya namanya mesin sudah tua, otomatis kemampuannya sudah menurun dan rawan rusak,,” ujarnya.
Pimpinan Wilayah VII Sulawesi Utara/Tengah dan Gorontalo (Sulut/Tenggo) saat ini sedang mengupayakan pengadaan mesin pembangkit disel yang baru dengan kapasitas 20 MW untuk mengatasi difisit daya listrik.
Rencananya, pembangkit listrik tersebut menggunakan BBM non solar. “Mudah-mudahan paling lambat 2009 pengadaan mesin pembangkit baru dimaksud telah terealisasi sehingga sistem Palu terhindar dari krisis daya listrik,” katanya.***
Langganan:
Postingan (Atom)